_id KODEFIKASI KOMPONEN DATA SATUAN SUMBER DATA/OPD 2023 2024 2025 2026 1 36.6.01 Sasaran "" "" "" "" 2 36.6.01.1.1.01. Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 100 0 0 0 3 36.6.01.1.1.01.01 Jumlah Indikator pada SPM jenjang pendidikan menengah dan khusus yang telah dipenuhi indikator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 44 0 0 0 4 36.6.01.1.1.01.02 Jumlah Indikator SPM sesuai Permendikbud Nomor 32 tahun 2018 indikator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 44 0 0 0 5 36.6.01.1.1.02. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas dalam Pendidikan Khusus % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 100 0 0 0 6 36.6.01.1.1.02.01 Jumlah penyandang disabiltas usia 4-18 tahun yg mendapatkan pelayanan pendidikan jiwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5843 0 0 0 7 36.6.01.1.1.02.02 total penyandang disabilitas usia 4-18 tahun jiwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5843 0 0 0 8 36.6.01.1.1.03. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 85,74 0 0 0 9 36.6.01.1.1.03.01 Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yg mendapatkan pelayanan pendidikan jiwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 373485 0 0 0 10 36.6.01.1.1.03.02 Jumlah penduduk usia 16-18 tahun jiwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 435620 0 0 0 11 36.6.01.1.1.04. Presentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lulusan SMK Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6,69 0 0 0 12 36.6.01.1.1.04.01 Jumlah pengangguran (orang) lulusan SMK orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3433 0 0 0 13 36.6.01.1.1.04.02 Jumlah angkatan kerja (orang) lulusan SMK orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 51337 0 0 0 14 36.6.02 Program "" "" "" "" 15 36.6.02.1.1.01. Cakupan Ketersediaan dan Penggunaan TIK Pendidikan % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - - 0 0 16 36.6.02.1.1.01.01 Jumlah sekolah yg mendapatkan pelayanan TIK sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 17 36.6.02.1.1.01.02 Jumlah sekolah menegah negeri di Provinsi Banten sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 18 36.6.02.1.1.02. Persentasi SMA di Provinsi Banten terakreditasi minimal B % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 95,65 0 0 0 19 36.6.02.1.1.02.01 Jumlah SMAN yg terakreditasi minimal B sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 154 0 0 0 20 36.6.02.1.1.02.02 Total SMAN di provinsi sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 161 0 0 0 21 36.6.02.1.1.03. Tingkat Pelaksanaan Pengembangan kurikulum Muatan lokal pada Pendidikan Menengah % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 100 0 0 0 22 36.6.02.1.1.03.01 Jumlah Sekolah Menengah yang melaksanakan mulok sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1342 0 0 0 23 36.6.02.1.1.03.02 Jumlah total Sekolah Menengah di Provinsi Banten sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1342 0 0 0 24 36.6.02.1.1.04. Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Pendidik per mata pelajaran % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 25 36.6.02.1.1.04.01 Jumlah Jam Mengajar jam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 26 36.6.02.1.1.04.02 Rombongan belajar rombel Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15005 0 0 0 27 36.6.02.1.1.05. Persentase sekolah yang mendapatkan izin % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 100 0 0 0 28 36.6.02.1.1.05.01 Jumlah rekomendasi perizinan sekolah yang diterbitkan rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 208 0 0 0 29 36.6.02.1.1.05.02 Jumlah sekolah yang mengajukan perizinan sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 208 0 0 0 30 36.6.02.1.1.06. Kualitas Pengelolaan Pendidikan Khusus kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 100 0 0 0 31 36.6.02.1.1.06.01 Capaian Total Sub Kegiatan sub kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 17 0 0 0 32 36.6.02.1.1.06.02 Jumlah Sub Kegiatan yang diambil sub kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 17 0 0 0 33 36.6.02.1.1.07. Tingkat Pelaksanaan Pengembangan kurikulum Muatan lokal pada Pendidikan Khusus % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 53,57 0 0 0 34 36.6.02.1.1.07.01 Jumlah sekolah yang melaksanakan mulok Pendidikan khusus sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 60 0 0 0 35 36.6.02.1.1.07.02 Jumlah total sekolah khusus sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 112 0 0 0 36 36.6.02.1.1.08. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah/Sederajat % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 108.52 0 0 0 37 36.6.02.1.1.08.01 Jumlah murid pendidikan menengah sederajat jiwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 472720 0 0 0 38 36.6.02.1.1.08.02 Jumlah penduduk usia 16-18 tahun jiwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 435620 0 0 0 39 36.6.02.1.1.09. Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah/Sederajat % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 85,74 0 0 0 40 36.6.02.1.1.09.01 Jumlah murid pendidikan menengah sederajat berusia 16-18 tahun jiwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 373485 0 0 0 41 36.6.02.1.1.09.02 Jumlah penduduk usia 16-18 tahun jiwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 435620 0 0 0 42 36.6.02.1.1.10. Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Lebak % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 71,94 0 0 0 43 36.6.02.1.1.10.01 Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yg masih bersekolah di wilayah Kab. Lebak jiwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 35418 0 0 0 44 36.6.02.1.1.10.02 Total jumlah penduduk usia 16-18 tahun di wilayah Kab. Lebak jiwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 49232 0 0 0 45 36.6.02.1.1.11. Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Pandeglang % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 76,36 0 0 0 46 36.6.02.1.1.11.01 Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yg masih bersekolah di wilayah Kab. Pandeglang jiwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 33989 0 0 0 47 36.6.02.1.1.11.02 Total jumlah penduduk usia 16-18 tahun di wilayah Kab. Pandeglang jiwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 44510 0 0 0 48 36.6.02.1.1.12. Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 85,31 0 0 0 49 36.6.02.1.1.12.01 Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yg masih bersekolah di Wilayah Kab.Serang, Kota Serang dan, Kota Cilegon jiwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 86568 0 0 0 50 36.6.02.1.1.12.02 Total jumlah penduduk usia 16-18 tahun di Wilayah Kab.Serang, Kota Serang dan, Kota Cilegon jiwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 101477 0 0 0 51 36.6.02.1.1.13. Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Tangerang % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 98,19 0 0 0 52 36.6.02.1.1.13.01 Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yg masih bersekolah di wilayah Kab. Tangerang jiwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 103015 0 0 0 53 36.6.02.1.1.13.02 Total jumlah penduduk usia 16-18 tahun di wilayah Kab. Tangerang jiwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 104915 0 0 0 54 36.6.02.1.1.14. Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kota Tangsel, Kota Tangerang % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 84,57 0 0 0 55 36.6.02.1.1.14.01 Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yg masih bersekolah di wilayah Kota Tangerang dan, Kota Tangerang Selatan jiwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 114578 0 0 0 56 36.6.02.1.1.14.02 Total jumlah penduduk usia 16-18 tahun di wilayah Kota Tangerang dan, Kota Tangerang Selatan jiwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 135486 0 0 0 57 36.6.02.1.1.15. Persentase lulusan SMK yang mendapatkan pekerjaan selama 1 tahun setelah kelulusan % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 58,15 0 0 0 58 36.6.02.1.1.15.01 Jumlah lulusan SMK yg mendapatkan pekerjaan setelah 1 tahun kelulusan orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 47897 0 0 0 59 36.6.02.1.1.15.02 Total jumlah lulusan SMK tahun berjalan orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 82366 0 0 0 60 36.6.03 Kegiatan "" "" "" "" 61 36.6.03.1.1.01. persentase penyelenggaraan pengelolaan pendidikan SMA "" Dinas Pendidikan dan Kebudayaan "" "" 62 36.6.03.1.1.01.01 Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 0 0 0 63 36.6.03.1.1.01.02 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 56 0 0 0 64 36.6.03.1.1.01.03 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7 0 0 0 65 36.6.03.1.1.01.04 Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5 0 0 0 66 36.6.03.1.1.01.05 Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 11 0 0 0 67 36.6.03.1.1.01.06 Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9 0 0 0 68 36.6.03.1.1.01.07 Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 0 0 0 69 36.6.03.1.1.01.08 Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 70 36.6.03.1.1.01.09 Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang Telah Dibangun Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 71 36.6.03.1.1.01.10 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 72 36.6.03.1.1.01.11 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 0 0 0 73 36.6.03.1.1.01.12 Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 74 36.6.03.1.1.01.13 Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 75 36.6.03.1.1.01.14 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 25 0 0 0 76 36.6.03.1.1.01.15 Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 77 36.6.03.1.1.01.16 Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 78 36.6.03.1.1.01.17 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5 0 0 0 79 36.6.03.1.1.01.18 Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 80 36.6.03.1.1.01.19 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 88 0 0 0 81 36.6.03.1.1.01.20 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 0 0 0 82 36.6.03.1.1.01.21 Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 83 36.6.03.1.1.01.22 Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 84 36.6.03.1.1.01.23 Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 85 36.6.03.1.1.01.24 Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 86 36.6.03.1.1.01.25 Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 87 36.6.03.1.1.01.26 Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 88 36.6.03.1.1.01.27 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 89 36.6.03.1.1.01.28 Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 90 36.6.03.1.1.01.29 Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 0 0 0 91 36.6.03.1.1.01.30 Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 92 36.6.03.1.1.01.31 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 32 0 0 0 93 36.6.03.1.1.01.32 Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 94 36.6.03.1.1.01.33 Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 95 36.6.03.1.1.01.34 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 96 36.6.03.1.1.01.35 Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 97 36.6.03.1.1.01.36 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 115 0 0 0 98 36.6.03.1.1.01.37 Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia Paket Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 99 36.6.03.1.1.01.38 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Paket Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 100 36.6.03.1.1.01.39 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Paket Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 101 36.6.03.1.1.01.40 Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 102 36.6.03.1.1.01.41 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Paket Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 35 0 0 0 103 36.6.03.1.1.01.42 Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 104 36.6.03.1.1.01.43 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 105 36.6.03.1.1.01.44 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 106 36.6.03.1.1.01.45 Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Peserta didik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 217495 0 0 0 107 36.6.03.1.1.01.46 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Paket Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 108 36.6.03.1.1.01.47 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 550 0 0 0 109 36.6.03.1.1.01.48 Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 550 0 0 0 110 36.6.03.1.1.01.49 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Peserta Didik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 900 0 0 0 111 36.6.03.1.1.01.50 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yangTersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 16509 0 0 0 112 36.6.03.1.1.01.51 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 113 36.6.03.1.1.01.52 Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 114 36.6.03.1.1.01.53 Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 545 0 0 0 115 36.6.03.1.1.01.54 Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 545 0 0 0 116 36.6.03.1.1.01.55 Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 117 36.6.03.1.1.02. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan "" Dinas Pendidikan dan Kebudayaan "" "" 118 36.6.03.1.1.02.01 Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 0 0 0 119 36.6.03.1.1.02.02 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 96 0 0 0 120 36.6.03.1.1.02.03 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 0 0 0 121 36.6.03.1.1.02.04 Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 16 0 0 0 122 36.6.03.1.1.02.05 Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 0 0 0 123 36.6.03.1.1.02.06 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 0 0 0 124 36.6.03.1.1.02.07 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 0 0 0 125 36.6.03.1.1.02.08 Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 126 36.6.03.1.1.02.09 Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 127 36.6.03.1.1.02.10 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6 0 0 0 128 36.6.03.1.1.02.11 Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5 0 0 0 129 36.6.03.1.1.02.12 Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5 0 0 0 130 36.6.03.1.1.02.13 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 0 0 0 131 36.6.03.1.1.02.14 Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5 0 0 0 132 36.6.03.1.1.02.15 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9 0 0 0 133 36.6.03.1.1.02.16 Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 0 0 0 134 36.6.03.1.1.02.17 Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7 0 0 0 135 36.6.03.1.1.02.18 Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 0 0 0 136 36.6.03.1.1.02.19 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 137 36.6.03.1.1.02.20 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 138 36.6.03.1.1.02.21 Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 0 0 0 139 36.6.03.1.1.02.22 Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 140 36.6.03.1.1.02.23 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 51 0 0 0 141 36.6.03.1.1.02.24 Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 142 36.6.03.1.1.02.25 Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 143 36.6.03.1.1.02.26 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 144 36.6.03.1.1.02.27 Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 145 36.6.03.1.1.02.28 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 0 0 0 146 36.6.03.1.1.02.29 Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia Paket Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 147 36.6.03.1.1.02.30 Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia Paket Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 148 36.6.03.1.1.02.31 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Paket Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 149 36.6.03.1.1.02.32 Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 150 36.6.03.1.1.02.33 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Paket Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 17 0 0 0 151 36.6.03.1.1.02.34 Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 152 36.6.03.1.1.02.35 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 153 36.6.03.1.1.02.36 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 154 36.6.03.1.1.02.37 Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Peserta didik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 160147 0 0 0 155 36.6.03.1.1.02.38 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Paket Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 156 36.6.03.1.1.02.39 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 746 0 0 0 157 36.6.03.1.1.02.40 Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 746 0 0 0 158 36.6.03.1.1.02.41 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Peserta Didik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 300 0 0 0 159 36.6.03.1.1.02.42 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 160 36.6.03.1.1.02.43 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 161 36.6.03.1.1.02.44 Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 162 36.6.03.1.1.02.45 Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 746 0 0 0 163 36.6.03.1.1.02.46 Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 747 0 0 0 164 36.6.03.1.1.02.47 Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 750 0 0 0 165 36.6.03.1.1.02.48 Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 166 36.6.03.1.1.03. Pengelolaan Pendidikan Khusus "" Dinas Pendidikan dan Kebudayaan "" "" 167 36.6.03.1.1.03.01 Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 0 0 0 168 36.6.03.1.1.03.02 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 8 0 0 0 169 36.6.03.1.1.03.03 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 170 36.6.03.1.1.03.04 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 171 36.6.03.1.1.03.05 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 172 36.6.03.1.1.03.06 Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 0 0 0 173 36.6.03.1.1.03.07 Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 174 36.6.03.1.1.03.08 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 16 0 0 0 175 36.6.03.1.1.03.09 Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 176 36.6.03.1.1.03.10 Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 177 36.6.03.1.1.03.11 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 178 36.6.03.1.1.03.12 Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 179 36.6.03.1.1.03.13 Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 180 36.6.03.1.1.03.14 Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 181 36.6.03.1.1.03.15 Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 182 36.6.03.1.1.03.16 Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 183 36.6.03.1.1.03.17 Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 184 36.6.03.1.1.03.18 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4 0 0 0 185 36.6.03.1.1.03.19 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 186 36.6.03.1.1.03.20 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 187 36.6.03.1.1.03.21 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 188 36.6.03.1.1.03.22 Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 189 36.6.03.1.1.03.23 Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 190 36.6.03.1.1.03.24 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 0 0 0 191 36.6.03.1.1.03.25 Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 192 36.6.03.1.1.03.26 Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 193 36.6.03.1.1.03.27 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 194 36.6.03.1.1.03.28 Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 195 36.6.03.1.1.03.29 Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 196 36.6.03.1.1.03.30 Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 197 36.6.03.1.1.03.31 Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 198 36.6.03.1.1.03.32 Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 199 36.6.03.1.1.03.33 Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 200 36.6.03.1.1.03.34 Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 201 36.6.03.1.1.03.35 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9 0 0 0 202 36.6.03.1.1.03.36 Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia Paket Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 203 36.6.03.1.1.03.37 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Paket Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 0 0 0 204 36.6.03.1.1.03.38 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Paket Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9 0 0 0 205 36.6.03.1.1.03.39 Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 206 36.6.03.1.1.03.40 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Paket Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9 0 0 0 207 36.6.03.1.1.03.41 Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 208 36.6.03.1.1.03.42 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 209 36.6.03.1.1.03.43 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 210 36.6.03.1.1.03.44 Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Peserta Didik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6360 0 0 0 211 36.6.03.1.1.03.45 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Paket Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 212 36.6.03.1.1.03.46 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 109 0 0 0 213 36.6.03.1.1.03.47 Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 109 0 0 0 214 36.6.03.1.1.03.48 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Peserta Didik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 684 0 0 0 215 36.6.03.1.1.03.49 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 216 36.6.03.1.1.03.50 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 217 36.6.03.1.1.03.51 Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 218 36.6.03.1.1.03.52 Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 109 0 0 0 219 36.6.03.1.1.03.53 Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 120 0 0 0 220 36.6.03.1.1.03.54 Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 221 36.6.03.1.1.04. Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah "" Dinas Pendidikan dan Kebudayaan "" "" 222 36.6.03.1.1.04.01 Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 0 0 0 223 36.6.03.1.1.04.02 Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 0 0 0 224 36.6.03.1.1.04.03 Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia Buku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7390 0 0 0 225 36.6.03.1.1.04.04 Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 550 0 0 0 226 36.6.03.1.1.05. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus "" Dinas Pendidikan dan Kebudayaan "" "" 227 36.6.03.1.1.05.01 Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 0 0 0 228 36.6.03.1.1.05.02 Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 0 0 0 229 36.6.03.1.1.05.03 Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia Buku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1000 0 0 0 230 36.6.03.1.1.05.04 Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 20 0 0 0 231 36.6.03.1.1.06. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi "" Dinas Pendidikan dan Kebudayaan "" "" 232 36.6.03.1.1.06.01 Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 233 36.6.03.1.1.06.02 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 234 36.6.03.1.1.06.03 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Papua yang Tersedia Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 235 36.6.03.1.1.06.04 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah di Papua yang Tersedia Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 236 36.6.03.1.1.07. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat "" Dinas Pendidikan dan Kebudayaan "" "" 237 36.6.03.1.1.07.01 Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 238 36.6.03.1.1.07.02 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 239 36.6.03.1.1.08. Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat "" Dinas Pendidikan dan Kebudayaan "" "" 240 36.6.03.1.1.08.01 Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 241 36.6.03.1.1.08.02 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 242 36.6.03.1.1.08.03 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 243 36.6.01 Sasaran "" "" "" "" 244 36.6.01.1.2.01. Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting % Dinas Kesehatan - 75 0 0 245 36.6.01.1.2.01.01 Komponen Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang Mencapi Target Komponen Dinas Kesehatan - 9 0 0 246 36.6.01.1.2.01.02 Total Komponen Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif (10 komponen) Sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Komponen Dinas Kesehatan - - 0 0 247 36.6.01.1.2.02. Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit % Dinas Kesehatan 100 100 0 0 248 36.6.01.1.2.02.01 Jumlah indikator SPM Rumah Sakit yang tercapai Indikator Dinas Kesehatan 69 69 0 0 249 36.6.01.1.2.02.02 Jumlah Variabel Indikator Standar SPM Rumah Sakit (sesuai Permenkes No. 129 Tahun 2008) Indikator Dinas Kesehatan - - 0 0 250 36.6.01.1.2.03. Presentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan % Dinas Kesehatan 100 100 0 0 251 36.6.01.1.2.03.01 Persyaratan RS Pendidikan yang terpenuhi Persyaratan RS Dinas Kesehatan 76,92 0 0 0 252 36.6.01.1.2.03.02 Seluruh Persyaratan RS Pendidikan (13 komponen) regulasi : PP Nomor 93 Tahun 2015 Persyaratan RS Dinas Kesehatan 76,92 0 0 0 253 36.6.01.1.2.04. Rasio Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) dan Rasio Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kasus Dinas Kesehatan 75.9 71.7 0 0 254 36.6.01.1.2.04.01 Jumlah Kematian Ibu pada saat hamil, bersalin dan nifas untuk 100.000 kelahiran hidup kasus Dinas Kesehatan 175 162 0 0 255 36.6.01.1.2.04.02 Jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari 1 tahun untuk setiap 1.000 kelahiran hidup kasus Dinas Kesehatan 5 5 0 0 256 36.6.02 Program "" "" "" "" 257 36.6.02.1.2.01. Cakupan Kualitas Keluarga Sehat % Dinas Kesehatan - - 0 0 258 36.6.02.1.2.01.01 Komponen Indikator Kesehatan Keluarga Intervensi dan Spesifik dalam Penurunan Stunting yang mencapai target indikator Dinas Kesehatan - - 0 0 259 36.6.02.1.2.01.02 Total Komponen Indikator Kesehatan Keluarga dan Intervensi indikator Dinas Kesehatan - - 0 0 260 36.6.02.1.2.02. Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi (Jamban) % Dinas Kesehatan 87,59 95,39 0 0 261 36.6.02.1.2.02.01 Jumlah Keluarga dengan akses terhadap Sarana Sanitasi (Jamban) Keluarga Dinas Kesehatan 2895574 3188853 0 0 262 36.6.02.1.2.02.02 Jumlah Total Keluarga Keluarga Dinas Kesehatan 3305827 3342964 0 0 263 36.6.02.1.2.03. Capaian variabel indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal pada UPT RSUD Malingping % Dinas Kesehatan 100 100 0 0 264 36.6.02.1.2.03.01 Jumlah Capaian Indikator SPM Keperawatan yang terpenuhi Indikator Dinas Kesehatan 20 20 0 0 265 36.6.02.1.2.03.02 Jumlah variabel indikator standar SPM Keperawatan Indikator Dinas Kesehatan 20 20 0 0 266 36.6.02.1.2.04. Capaian variabel indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal pada UPT RSUD Malingping % Dinas Kesehatan 100 100 0 0 267 36.6.02.1.2.04.01 Jumlah Capaian Indikator SPM Pelayanan Medis yang terpenuhi Indikator Dinas Kesehatan 21 21 0 0 268 36.6.02.1.2.04.02 Jumlah variabel indikator standar SPM Pelayanan Medis Indikator Dinas Kesehatan 21 21 0 0 269 36.6.02.1.2.05. Capaian variabel indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal pada UPT RSUD Malingping % Dinas Kesehatan 100 100 0 0 270 36.6.02.1.2.05.01 Jumlah Capaian Indikator SPM Penunjang yang terpenuhi Indikator Dinas Kesehatan 28 28 0 0 271 36.6.02.1.2.05.02 Jumlah variabel indikator standar SPM Penunjang Indikator Dinas Kesehatan 28 28 0 0 272 36.6.02.1.2.06. Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan Orang Dinas Kesehatan 336 0 0 0 273 36.6.02.1.2.06.01 Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan Orang Dinas Kesehatan 336 0 0 0 274 36.6.02.1.2.07. Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat pada UPT Pelatihan Kesehatan Orang Dinas Kesehatan 60 0 0 0 275 36.6.02.1.2.07.01 Jumlah SDM Kesehatan dan Masyarakat yang Lulus Pelatihan dan Tersertifikasi Orang Dinas Kesehatan 60 0 0 0 276 36.6.02.1.2.08. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan % Dinas Kesehatan 100 100 0 0 277 36.6.02.1.2.08.01 Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alkes yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Unit Dinas Kesehatan - 0 0 0 278 36.6.02.1.2.08.02 Seluruh sarana yang ada Unit Dinas Kesehatan - 0 0 0 279 36.6.02.1.2.09. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) % Dinas Kesehatan 100 100 0 0 280 36.6.02.1.2.09.01 Sarana Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Unit Dinas Kesehatan - 0 0 0 281 36.6.02.1.2.09.02 Seluruh sarana yang ada Unit Dinas Kesehatan - 0 0 0 282 36.6.02.1.2.10. Persentase standar bagian pelayanan keperawatan sebagai RS pendidikan pada UPT RSUD Banten % Dinas Kesehatan 100 100 0 0 283 36.6.02.1.2.10.01 Standar bagian pelayanan keperawatan yang terpenuhi standar Dinas Kesehatan 100 0 0 0 284 36.6.02.1.2.10.02 Seluruh Standar Pelayanan Keperawatan RS Pendidikan standar Dinas Kesehatan 100 0 0 0 285 36.6.02.1.2.11. Persentase standar bagian pelayanan medis sebagai RS pendidikan pada UPT RSUD Banten % Dinas Kesehatan 100 100 0 0 286 36.6.02.1.2.11.01 Standar bagian pelayanan medis yang terpenuhi standar Dinas Kesehatan 100 0 0 0 287 36.6.02.1.2.11.02 Seluruh Standar Pelayanan medis RS Pendidikan standar Dinas Kesehatan 100 0 0 0 288 36.6.02.1.2.12. Persentase standar bagian pelayanan sebagai RS pendidikan pada UPT RSUD Banten % Dinas Kesehatan 100 100 0 0 289 36.6.02.1.2.12.01 Standar bagian pelayanan yang terpenuhi standar Dinas Kesehatan 100 0 0 0 290 36.6.02.1.2.12.02 Seluruh Standar Pelayanan RS Pendidikan standar Dinas Kesehatan 100 0 0 0 291 36.6.02.1.2.13. Persentase Standar Bagian Penunjang Logistik Sebagai RS Pendidikan pada UPT RSUD Banten % Dinas Kesehatan 50 85 0 0 292 36.6.02.1.2.13.01 Standar bagian penunjang logistik yang terpenuhi standar Dinas Kesehatan 50 0 0 0 293 36.6.02.1.2.13.02 Seluruh standar penunjang logistik RS Pendidikan standar Dinas Kesehatan 50 0 0 0 294 36.6.02.1.2.14. Persentase standar bagian penunjang Rekam Medis dan SIM RS sebagai RS pendidikan pada UPT RSUD Banten % Dinas Kesehatan 50 85 0 0 295 36.6.02.1.2.14.01 Standar bagian penunjang Rekam Medis dan SIM RS sebagai RS pendidikan yang terpenuhi standar Dinas Kesehatan 50 0 0 0 296 36.6.02.1.2.14.02 Seluruh standar penunjang RS Pendidikan standar Dinas Kesehatan 50 0 0 0 297 36.6.02.1.2.15. Persentase standar bagian penunjang sebagai RS pendidikan pada UPT RSUD Banten % Dinas Kesehatan 60 85 0 0 298 36.6.02.1.2.15.01 Standar bagian penunjang yang terpenuhi standar Dinas Kesehatan 50 0 0 0 299 36.6.02.1.2.15.02 Seluruh standar penunjang RS Pendidikan standar Dinas Kesehatan 50 0 0 0 300 36.6.02.1.2.16. Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi % Dinas Kesehatan 100 100 0 0 301 36.6.02.1.2.16.01 Jumlah kelompok Masyarakat yang telah Bekerja sama untuk Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat pada Periode 1 Tahun kelompok masyarakat Dinas Kesehatan 13 14 0 0 302 36.6.02.1.2.17. Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu Unit Dinas Kesehatan - - 0 0 303 36.6.02.1.2.17.01 Jumlah Fasilitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah dengan Izin Operasional Sudah Berjalan 3 Tahun atau Lebih yang Terakreditasi Unit Dinas Kesehatan - - 0 0 304 36.6.02.1.2.18. Peningkatan jumlah parameter laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi Parameter Dinas Kesehatan 137 0 0 0 305 36.6.02.1.2.18.01 Jumlah Parameter pemeriksaan lab Kesehatan dan Lab Kalibrasi Yang Terakreditasi Parameter Dinas Kesehatan 137 0 0 0 306 36.6.02.1.2.19. Persentase Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Miskin % Dinas Kesehatan 100 100 0 0 307 36.6.02.1.2.19.01 Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Orang Dinas Kesehatan 6218610 5413529 0 0 308 36.6.02.1.2.19.02 Jumlah Penduduk Miskin Orang Dinas Kesehatan 820623 791610 0 0 309 36.6.02.1.2.20. Persentase Pelayanan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi % Dinas Kesehatan 100 100 0 0 310 36.6.02.1.2.20.01 Jumlah Penduduk yang terdampak bencana yang mendapatkan pelayanan Orang Dinas Kesehatan 3300 0 0 0 311 36.6.02.1.2.20.02 Jumlah total penduduk yang terdampak bencana Orang Dinas Kesehatan 3300 0 0 0 312 36.6.02.1.2.21. Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar % Dinas Kesehatan 100 100 0 0 313 36.6.02.1.2.21.01 Jumlah Orang yang Terduga Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Gangguan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang Dinas Kesehatan 21300 14773 0 0 314 36.6.02.1.2.21.02 Jumlah orang terduga penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa Orang Dinas Kesehatan 21300 34885 0 0 315 36.6.02.1.2.22. Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Berisiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) % Dinas Kesehatan 100 100 0 0 316 36.6.02.1.2.22.01 Jumlah Penduduk yang terdampak KLB yang mendapatkan pelayanan Orang Dinas Kesehatan 300 0 0 0 317 36.6.02.1.2.22.02 Jumlah total penduduk yang terdampak KLB Orang Dinas Kesehatan 300 0 0 0 318 36.6.02.1.2.23. Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan % Dinas Kesehatan 100 100 0 0 319 36.6.02.1.2.23.01 Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Obat Dinas Kesehatan 100 100 0 0 320 36.6.02.1.2.23.02 Target dalam Satu Tahun Obat Dinas Kesehatan 100 100 0 0 321 36.6.03 Kegiatan "" "" "" "" 322 36.6.03.1.2.01. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi "" Dinas Kesehatan "" "" 323 36.6.03.1.2.01.01 Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Unit Dinas Kesehatan - - 0 0 324 36.6.03.1.2.01.02 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun Unit Dinas Kesehatan - - 0 0 325 36.6.03.1.2.01.03 Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Unit Dinas Kesehatan 2 - 0 0 326 36.6.03.1.2.01.04 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Unit Dinas Kesehatan - - 0 0 327 36.6.03.1.2.01.05 Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dilakukan Pengembangan Unit Dinas Kesehatan - - 0 0 328 36.6.03.1.2.01.06 Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine,dll) yang Dilakukan Pengembangan Layanan Dinas Kesehatan - - 0 0 329 36.6.03.1.2.01.07 Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan Unit Dinas Kesehatan - - 0 0 330 36.6.03.1.2.01.08 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Unit Dinas Kesehatan - - 0 0 331 36.6.03.1.2.01.09 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatanyang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit Unit Dinas Kesehatan - - 0 0 332 36.6.03.1.2.01.10 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan Unit Dinas Kesehatan 2 - 0 0 333 36.6.03.1.2.01.11 Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan Unit Dinas Kesehatan - - 0 0 334 36.6.03.1.2.01.12 Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan Unit Dinas Kesehatan - - 0 0 335 36.6.03.1.2.01.13 Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara Unit Dinas Kesehatan - - 0 0 336 36.6.03.1.2.01.14 Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan Paket Dinas Kesehatan - - 0 0 337 36.6.03.1.2.01.15 Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara Unit Dinas Kesehatan - - 0 0 338 36.6.03.1.2.01.16 Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan Unit Dinas Kesehatan - - 0 0 339 36.6.03.1.2.01.17 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Unit Dinas Kesehatan - - 0 0 340 36.6.03.1.2.01.18 Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara Unit Dinas Kesehatan - - 0 0 341 36.6.03.1.2.01.19 Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara Unit Dinas Kesehatan - - 0 0 342 36.6.03.1.2.01.20 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Unit Dinas Kesehatan - - 0 0 343 36.6.03.1.2.01.21 Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Dokumen Dinas Kesehatan - - 0 0 344 36.6.03.1.2.01.22 Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan Paket Dinas Kesehatan 4 4 0 0 345 36.6.03.1.2.01.23 Jumlah Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang Didistribusikan ke Kabupaten/Kota Paket Dinas Kesehatan - - 0 0 346 36.6.03.1.2.01.24 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas keluarga Dinas Kesehatan - - 0 0 347 36.6.03.1.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi "" Dinas Kesehatan "" "" 348 36.6.03.1.2.02.01 Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar Orang Dinas Kesehatan 3300 0 0 0 349 36.6.03.1.2.02.02 Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang Dinas Kesehatan 300 300 0 0 350 36.6.03.1.2.02.03 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Dokumen Dinas Kesehatan 3 3 0 0 351 36.6.03.1.2.02.04 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Dokumen Dinas Kesehatan 1 1 0 0 352 36.6.03.1.2.02.05 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Dokumen Dinas Kesehatan 3 3 0 0 353 36.6.03.1.2.02.06 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen Dinas Kesehatan 2 2 0 0 354 36.6.03.1.2.02.07 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen Dinas Kesehatan 8 8 0 0 355 36.6.03.1.2.02.08 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen Dinas Kesehatan 8 8 0 0 356 36.6.03.1.2.02.09 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen Dinas Kesehatan 1 1 0 0 357 36.6.03.1.2.02.10 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Dokumen Dinas Kesehatan - - 0 0 358 36.6.03.1.2.02.11 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen Dinas Kesehatan 11 11 0 0 359 36.6.03.1.2.02.12 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Dokumen Dinas Kesehatan 8 8 0 0 360 36.6.03.1.2.02.13 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Dokumen Dinas Kesehatan 1 1 0 0 361 36.6.03.1.2.02.14 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis Orang Dinas Kesehatan 27 27 0 0 362 36.6.03.1.2.02.15 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Dokumen Dinas Kesehatan - - 0 0 363 36.6.03.1.2.02.16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dokumen Dinas Kesehatan 1 1 0 0 364 36.6.03.1.2.02.17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen Dinas Kesehatan 1 1 0 0 365 36.6.03.1.2.02.18 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota Dokumen Dinas Kesehatan - - 0 0 366 36.6.03.1.2.02.19 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Dokumen Dinas Kesehatan 2 2 0 0 367 36.6.03.1.2.02.20 Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas Dokumen Dinas Kesehatan 3 3 0 0 368 36.6.03.1.2.02.21 Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota Dokumen Dinas Kesehatan 8 8 0 0 369 36.6.03.1.2.02.22 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Dokumen Dinas Kesehatan - - 0 0 370 36.6.03.1.2.02.23 Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Unit Dinas Kesehatan 7 - 0 0 371 36.6.03.1.2.02.24 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dokumen Dinas Kesehatan - - 0 0 372 36.6.03.1.2.02.25 Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Paket Dinas Kesehatan - - 0 0 373 36.6.03.1.2.02.26 Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Dokumen Dinas Kesehatan - - 0 0 374 36.6.03.1.2.02.27 Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dokumen Dinas Kesehatan - - 0 0 375 36.6.03.1.2.02.28 Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan Dokumen Dinas Kesehatan - - 0 0 376 36.6.03.1.2.02.29 Jumlah Dokumen Hasil Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana Dokumen Dinas Kesehatan - - 0 0 377 36.6.03.1.2.03. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi "" Dinas Kesehatan "" "" 378 36.6.03.1.2.03.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Dokumen Dinas Kesehatan - - 0 0 379 36.6.03.1.2.03.02 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Dokumen Dinas Kesehatan - - 0 0 380 36.6.03.1.2.03.03 Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia Unit Dinas Kesehatan - - 0 0 381 36.6.03.1.2.04. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi "" Dinas Kesehatan "" "" 382 36.6.03.1.2.04.01 Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar Unit Dinas Kesehatan 106 106 0 0 383 36.6.03.1.2.04.02 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Unit Dinas Kesehatan 40 40 0 0 384 36.6.03.1.2.05. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi "" Dinas Kesehatan "" "" 385 36.6.03.1.2.05.01 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Orang Dinas Kesehatan 336 300 0 0 386 36.6.03.1.2.05.02 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi Orang Dinas Kesehatan 336 300 0 0 387 36.6.03.1.2.06. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi "" Dinas Kesehatan "" "" 388 36.6.03.1.2.06.01 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat Orang Dinas Kesehatan - - 0 0 389 36.6.03.1.2.06.02 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dokumen Dinas Kesehatan - - 0 0 390 36.6.03.1.2.07. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) "" Dinas Kesehatan "" "" 391 36.6.03.1.2.07.01 Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan Sarana Dinas Kesehatan 55 PBF Cabang 55 IDAK CABANG 55 PBF Cabang 55 IDAK CABANG 0 0 392 36.6.03.1.2.07.02 Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik Dokumen Dinas Kesehatan 55 PBF Cabang 55 IDAK CABANG 55 PBF Cabang 55 IDAK CABANG 0 0 393 36.6.03.1.2.08. Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) "" Dinas Kesehatan "" "" 394 36.6.03.1.2.08.01 Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional Sarana Dinas Kesehatan UKOT tidak ada penerbitan izin di Dinkes sudah di kemenperin UKOT tidak ada penerbitan izin di Dinkes sudah di kemenperin 0 0 395 36.6.03.1.2.08.02 Jumlah Dokumen Hasil Data Sarana UKOT yang Sudah Menerapkan Perizinan Berbasis Elektronik Dokumen Dinas Kesehatan UKOT tidak ada penerbitan izin di Dinkes sudah di kemenperin UKOT tidak ada penerbitan izin di Dinkes sudah di kemenperin 0 0 396 36.6.03.1.2.09. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi "" Dinas Kesehatan "" "" 397 36.6.03.1.2.09.01 Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Dokumen Dinas Kesehatan 13 14 0 0 398 36.6.03.1.2.10. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi "" Dinas Kesehatan "" "" 399 36.6.03.1.2.10.01 Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dokumen Dinas Kesehatan 2 2 0 0 400 36.6.03.1.2.10.02 Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dokumen Dinas Kesehatan 7 7 0 0 401 36.6.03.1.2.11. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi "" Dinas Kesehatan "" "" 402 36.6.03.1.2.11.01 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM Dokumen Dinas Kesehatan 10 0 0 0 403 36.6.01 Sasaran "" "" "" "" 404 36.6.01.1.3.01. Tingkat Kemantapan Jalan dan jembatan % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 92,18 95,18 0 0 405 36.6.01.1.3.01.01 Panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (proporsi dari panjang jalan dan jembatan provinsi yang memenuhi kategori baik dan sedang) Km Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 790,42 816,26 0 0 406 36.6.01.1.3.01.02 Total panjang jalan provinsi Km Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 856,99 856,99 0 0 407 36.6.01.1.3.01.03 Panjang Jembatan provinsi dalam kondisi mantap (proporsi dari panjang jembatan provinsi yang memenuhi kategori baik dan sedang) m Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7408,38 7502,46 0 0 408 36.6.01.1.3.01.04 Total panjang Jembatan jalan provinsi m Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8520,68 8520,68 0 0 409 36.6.01.1.3.02. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 83,88 88,96 0 0 410 36.6.01.1.3.02.01 Luas Kawasan Budidaya Eksisting Pemanfaatan Ruang Ha Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 832.512,41 0 0 411 36.6.01.1.3.02.02 Luas Kawasan Budidaya Menurut RTRW Ha Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 935.822,57 0 0 412 36.6.01.1.3.03. Persentase kapasitas tampung sumber daya air % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,87 6,15 0 0 413 36.6.01.1.3.03.01 Volume tampungan air pada situ yang direhabilitasi m3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 2.911.268 0 0 414 36.6.01.1.3.03.02 Rencana volume tampungan air m3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 47.335.872 0 0 415 36.6.01.1.3.04. Persentase Luas Layanan Irigasi % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 58,49 62,76 0 0 416 36.6.01.1.3.04.01 Luas area irigasi yang terlayani Ha Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 18.338 0 0 417 36.6.01.1.3.04.02 Total luas area irigasi Ha Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 29.221 0 0 418 36.6.01.1.3.05. Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 28,66 44,87 0 0 419 36.6.01.1.3.05.01 Luas area yang telah ditangani Ha Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 11.576,45 0 0 420 36.6.01.1.3.05.02 Luas area rawan banjir dan abrasi Ha Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 25.800,33 0 0 421 36.6.01.1.3.06. Persentase Cakupan pembangunan gedung, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100 68,54 0 0 422 36.6.01.1.3.06.01 Jumlah capaian gedung strategis yang telah dibangun+jumlah capaian bangunan dan lingkungan strategis yang telah dibangun+jumlah capaian infrastruktur permukiman strategis yang telah dibangunsesuai dengan Kewenangan Provinsi dan ditangani oleh Provinsi pad % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 423 36.6.01.1.3.06.02 Jumlah rencana gedung strategis yang akan dibangun+rencana bangunan dan lingkungan strategis yang akan dibangun+rencana infrastruktur permukiman strategis yang akan dibangunsesuai dengan Kewenangan Provinsi dan ditangani oleh Provinsi pada Tahun N % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 424 36.6.01.1.3.07. Persentase Capaian Pelayanan Akses Air Minum regional, IPAL regional dan Pengelolaan Sampah Regional % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 3,38 0 0 425 36.6.01.1.3.07.01 Jumlah capaian penyediaan air minum melalui SPAM Regional + capaian penyediaan sistem pengelolaan air limbah regional + capaian penyediaan sistem pengolahan sampah regional yang sesuai dengan Kewenangan Provinsi dan ditangani oleh Provinsi pada Tahun N % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 426 36.6.01.1.3.07.02 Jumlah rencana penyediaan air minum melalui SPAM Regional + rencana penyediaan sistem pengelolaan air limbah regional + rencana penyediaan sistem pengolahan sampah regional yang sesuai dengan Kewenangan Provinsi dan ditangani oleh Provinsi pada Tahun N % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 427 36.6.02 Program "" "" "" "" 428 36.6.02.1.3.01. Persentase layanan pengujian bahan dan konstruksi bangunan % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100,00% 0 0 0 429 36.6.02.1.3.01.01 Jumlah Layanan pengujian bahan dan konstruksi bangunan terlaksana Sampel Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 23.597 0 0 0 430 36.6.02.1.3.01.02 Target layanan pengujian bahan dan konstruksi bangunan tahun n Sampel Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.000 0 0 0 431 36.6.02.1.3.02. Persentase pembinaan tenaga ahli konstruksi % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 26,06 0 0 0 432 36.6.02.1.3.02.01 Jumlah tenaga ahli yang mengikuti pelatihan Orang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 433 36.6.02.1.3.02.02 Jumlah tenaga ahli di Provinsi Banten Orang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 434 36.6.02.1.3.03. Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 86,95 0 0 0 435 36.6.02.1.3.03.01 Panjang jembatan dalam kondisi mantap Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 436 36.6.02.1.3.03.02 Jumlah panjang jembatan provinsi Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 437 36.6.02.1.3.04. Penyelesaian simpang tidak sebidang % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 0 0 0 438 36.6.02.1.3.04.01 Luas lahan simpang tidak sebidang yang terbebaskan m2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 439 36.6.02.1.3.04.02 Total luas lahan yang akan dibebaskan m2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 440 36.6.02.1.3.04.03 Panjang simpang tidak sebidang yang terbangun m Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 441 36.6.02.1.3.04.04 Total panjang simpang tidak sebidang yang akan dibangun m Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 442 36.6.02.1.3.05. Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 92,23 0 0 0 443 36.6.02.1.3.05.01 Panjang jalan dalam kondisi mantap Km Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 790,42 0 0 0 444 36.6.02.1.3.05.02 Total panjang jalan provinsi Km Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 856,99 856,99 0 0 445 36.6.02.1.3.06. Persentase Jalan Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 80,51 0 0 0 446 36.6.02.1.3.06.01 Jumlah panjang jalan Provinsi yang dilebarkan Km Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 447 36.6.02.1.3.06.02 Total Jumlah panjang jalan provinsi Km Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 448 36.6.02.1.3.07. Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Lebak % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100 0 0 0 449 36.6.02.1.3.07.01 Panjang jalan yang terpelihara Km Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 199,71 0 0 0 450 36.6.02.1.3.07.02 Total jalan Provinsi wilayah Lebak Km Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 451 36.6.02.1.3.08. Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Pandeglang % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100 0 0 0 452 36.6.02.1.3.08.01 panjang jalan yang terpelihara Km Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 453 36.6.02.1.3.08.02 Total jalan Provinsi wilayah Pandeglang Km Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 454 36.6.02.1.3.09. Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Serang Cilegon % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100 0 0 0 455 36.6.02.1.3.09.01 Panjang jalan yang terpelihara Km Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 456 36.6.02.1.3.09.02 Total jalan Provinsi wilayah Serang-Cilegon Km Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 457 36.6.02.1.3.10. Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Tangerang % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100 0 0 0 458 36.6.02.1.3.10.01 Panjang jalan yang terpelihara Km Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 459 36.6.02.1.3.10.02 Total jalan Provinsi wilayah Tangerang Km Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 460 36.6.02.1.3.11. Persentase Penyelesaian Jalan Baru % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 15,15 0 0 0 461 36.6.02.1.3.11.01 Luas lahan yang terbebaskan m2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 462 36.6.02.1.3.11.02 Total luas lahan yang akan dibebaskan m2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 463 36.6.02.1.3.11.03 Panjang jalan yang terbangun Km Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 464 36.6.02.1.3.11.04 Total panjang jalan yang akan dibangun Km Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 465 36.6.02.1.3.12. Persentase Ketidaksesuaian Pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 466 36.6.02.1.3.12.01 Luas Kawasan yang pemanfaatannya dilarang menurut RTRW Ha Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 467 36.6.02.1.3.12.02 Luas Kawasan Budidaya Eksisting Ha Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 468 36.6.02.1.3.13. Persentase Penyusunan Kajian Teknis Tata Ruang % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 20 0 0 0 469 36.6.02.1.3.13.01 Jumlah Kajian Teknis Tata Ruang KSP Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 470 36.6.02.1.3.13.02 Jumlah Kawasan Strategis provinsi (10) Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 471 36.6.02.1.3.14. Persentase Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100 0 0 0 472 36.6.02.1.3.14.01 Jumlah Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 473 36.6.02.1.3.14.02 Jumlah Amanat Rapat Koordinasi Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 474 36.6.02.1.3.15. Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16,67 0 0 0 475 36.6.02.1.3.15.01 Jumlah Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangan Provinsi dan ditangani Provinsi pada Tahun N Sistem Jaringan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 476 36.6.02.1.3.15.02 Jumlah Rencana Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangan Provinsi dan ditangani Provinsi pada Tahun N Sistem Jaringan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 477 36.6.02.1.3.16. Persentase penyelenggaraan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 478 36.6.02.1.3.16.01 Jumlah kawasan strategis yang telah dilakukan penyelenggaraan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan yang ditangani oleh Provinsi pada Tahun N Kawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 479 36.6.02.1.3.16.02 Jumlah Kawasan Strategis Provinsi Banten yang akan ditangani pada Tahun N Kawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 480 36.6.02.1.3.17. Persentase Pengelolaan Gedung strategis Provinsi % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 85,71 0 0 0 481 36.6.02.1.3.17.01 Jumlah bangunan gedung yang telah ditangani oleh Provinsi pada Tahun N Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 482 36.6.02.1.3.17.02 Jumlah rencana bangunan gedung yang akan ditangani oleh Provinsi pada Tahun N Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 483 36.6.02.1.3.18. Persentase penyediaan IPALD yang tersambung % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 0 0 0 484 36.6.02.1.3.18.01 Jumlah Capaian Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional sesuai dengan Kewenangan Provinsi yang ditangani oleh Provinsi pada Tahun N % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 485 36.6.02.1.3.18.02 Rencana Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional sesuai dengan Kewenangan Provinsi yang ditangani oleh Provinsi pada Tahun N % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 486 36.6.02.1.3.19. Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 487 36.6.02.1.3.19.01 Jumlah Capaian Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional sesuai dengan Kewenangan Provinsi yang ditangani oleh Provinsi pada Tahun N % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 488 36.6.02.1.3.19.02 Rencana Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional sesuai dengan Kewenangan Provinsi yang ditangani oleh Provinsi pada Tahun N % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 489 36.6.02.1.3.20. Cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,26 0 0 0 490 36.6.02.1.3.20.01 Jumlah Capaian Penyediaan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional yang ditangani oleh Provinsi pada Tahun N % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 491 36.6.02.1.3.20.02 Rencana Penyediaan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional yang ditangani oleh Provinsi pada Tahun N % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 492 36.6.02.1.3.21. Persentase penanganan situ/embung % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,73 0 0 0 493 36.6.02.1.3.21.01 Jumlah situ yang ditangani Situ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 494 36.6.02.1.3.21.02 Jumlah rencana penanganan situ Situ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 495 36.6.02.1.3.22. Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 62,25 0 0 0 496 36.6.02.1.3.22.01 Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik m Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 497 36.6.02.1.3.22.02 panjang jaringan irigasi kewenangan provinsi m Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 498 36.6.02.1.3.23. Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan DAS Ciujung-Cidanau % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100 0 0 0 499 36.6.02.1.3.23.01 Jumlah prasarana yang dilaksanakan pemeliharaan di UPTD DAS Ciujung-Cidanau Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 500 36.6.02.1.3.23.02 Jumlah prasarana SDA yang direncanakan untuk dipelihara di UPTD DAS Ciujung-Cidanau Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 501 36.6.02.1.3.24. Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada UPTD Pengelolaan DAS Ciujung-Cidanau % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100 100 0 0 502 36.6.02.1.3.24.01 Panjang jaringan irigasi yang dilaksanakan pemeliharaan di UPTD DAS Ciujung-Cidanau m Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 503 36.6.02.1.3.24.02 Panjang jaringan irigasi yang yang direncanakan untuk dipelihara di UPTD DAS Ciujung-Cidanau m Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 504 36.6.02.1.3.24. Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan DAS Cidurian-Cisadane % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100 0 0 0 505 36.6.02.1.3.24.01 Jumlah prasarana yang dilaksanakan pemeliharaan di UPTD DAS Cidurian-Cisadane Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 506 36.6.02.1.3.24.02 Jumlah prasarana SDA yang direncanakan untuk dipelihara di UPTD Cidurian-Cisadane Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 507 36.6.02.1.3.25. Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan DAS Ciliman-Cisawarna % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100 0 0 0 508 36.6.02.1.3.25.01 Jumlah prasarana yang dilaksanakan pemeliharaan di UPTD DAS Ciliman-Cisawarna Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 509 36.6.02.1.3.25.02 Jumlah prasarana SDA yang direncanakan untuk dipelihara di UPTD DAS Ciliman-Cisawarna Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 510 36.6.02.1.3.26. Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada UPTD Pengelolaan DAS Ciliman-Cisawarna % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 511 36.6.02.1.3.26.01 Panjang jaringan irigasi yang dilaksanakan pemeliharaan di UPTD DAS Ciliman-Cisawarna m Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 512 36.6.02.1.3.26.02 Panjang jaringan irigasi yang yang direncanakan untuk dipelihara di UPTD DAS Ciliman-Cisawarna m Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 513 36.6.02.1.3.27. Persentase penanganan abrasi % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 68,6 0 0 0 514 36.6.02.1.3.27.01 Panjang pantai yang ditangani m Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 515 36.6.02.1.3.27.02 Panjang pantai rawan abrasi m Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 516 36.6.02.1.3.28. Persentase penanganan banjir % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 28,66 0 0 0 517 36.6.02.1.3.28.01 Luas daerah yang ditangani Ha Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 518 36.6.02.1.3.28.02 Luas daerah rawan banjir Ha Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 519 36.6.03 Kegiatan "" "" "" "" 520 36.6.03.1.3.01. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota "" Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang "" "" 521 36.6.03.1.3.01.01 Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12 8 0 0 522 36.6.03.1.3.01.02 Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12 9 0 0 523 36.6.03.1.3.01.03 Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 14 0 0 524 36.6.03.1.3.01.04 Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 525 36.6.03.1.3.01.05 Jumlah Bendungan yang Dibangun Bendungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 526 36.6.03.1.3.01.06 Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 527 36.6.03.1.3.01.07 Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun Titik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 528 36.6.03.1.3.01.08 Panjang Unit Air Baku yang Dibangun KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 529 36.6.03.1.3.01.09 Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 530 36.6.03.1.3.01.10 Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 531 36.6.03.1.3.01.11 Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 532 36.6.03.1.3.01.12 Panjang Kanal Banjir yang Dibangun KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 533 36.6.03.1.3.01.13 Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 534 36.6.03.1.3.01.14 Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 535 36.6.03.1.3.01.15 Jumlah Bangunan Sabo yang Dibangun Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 536 36.6.03.1.3.01.16 Jumlah Check Dam yang Dibangun Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 537 36.6.03.1.3.01.17 Panjang Breakwater yang Dibangun KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 538 36.6.03.1.3.01.18 Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0,7 0 0 539 36.6.03.1.3.01.19 Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 540 36.6.03.1.3.01.20 Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi Bendungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 541 36.6.03.1.3.01.21 Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 0 0 0 542 36.6.03.1.3.01.22 Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi Titik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 543 36.6.03.1.3.01.23 Panjang Unit Air Baku yang Direhabilitasi KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 544 36.6.03.1.3.01.24 Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0,56 0 0 545 36.6.03.1.3.01.25 Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 546 36.6.03.1.3.01.26 Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 547 36.6.03.1.3.01.27 Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 548 36.6.03.1.3.01.28 Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 549 36.6.03.1.3.01.29 Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 550 36.6.03.1.3.01.30 Jumlah Bangunan Sabo yang Direhabilitasi Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 551 36.6.03.1.3.01.31 Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 552 36.6.03.1.3.01.32 Panjang Breakwater yang Direhabilitasi KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 553 36.6.03.1.3.01.33 Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 554 36.6.03.1.3.01.34 Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 555 36.6.03.1.3.01.35 Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 556 36.6.03.1.3.01.36 Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 557 36.6.03.1.3.01.37 Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 558 36.6.03.1.3.01.38 Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 559 36.6.03.1.3.01.39 Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 560 36.6.03.1.3.01.40 Jumlah Bangunan Sabo yang Ditingkatkan Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 561 36.6.03.1.3.01.41 Jumlah Check Dam yang Ditingkatkan Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 562 36.6.03.1.3.01.42 Panjang Breakwater yang Ditingkatkan KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 563 36.6.03.1.3.01.43 Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Ditingkatkan KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 564 36.6.03.1.3.01.44 Jumlah Flood Forecasting And Warning System(FFWS) yang Ditingkatkan Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 565 36.6.03.1.3.01.45 Jumlah Danau dan Penampung Air Alami Lainnya yang Direvitalisasi Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 566 36.6.03.1.3.01.46 Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 567 36.6.03.1.3.01.47 Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 568 36.6.03.1.3.01.48 Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara Bendungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 569 36.6.03.1.3.01.49 Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7 0 0 0 570 36.6.03.1.3.01.50 Jumlah Sumur Air Tanah Untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara Titik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 571 36.6.03.1.3.01.51 Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 572 36.6.03.1.3.01.52 Panjang Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 573 36.6.03.1.3.01.53 Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1,2 62,56 0 0 574 36.6.03.1.3.01.54 Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1,8 - 0 0 575 36.6.03.1.3.01.55 Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 576 36.6.03.1.3.01.56 Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 577 36.6.03.1.3.01.57 Jumlah Bangunan Sabo yang Dipelihara Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 578 36.6.03.1.3.01.58 Jumlah Check Dam yang Dipelihara Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 579 36.6.03.1.3.01.59 Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 580 36.6.03.1.3.01.60 Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12 11 0 0 581 36.6.03.1.3.01.61 Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan Lembaga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 3 0 0 582 36.6.03.1.3.01.62 Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 583 36.6.03.1.3.01.63 Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya Lembaga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 584 36.6.03.1.3.01.64 Jumlah Danau, Situ dan Penampung Air Alami Lainnya yang Dipelihara Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 585 36.6.03.1.3.01.65 Panjang Sungai yang Dipelihara KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11,33 11 0 0 586 36.6.03.1.3.01.66 Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dipelihara Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 587 36.6.03.1.3.01.67 Jumlah Air Bersih dan Sanitasi yang Tersedia Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 588 36.6.03.1.3.01.68 Jumlah Air Bersih dan Sanitasi yang Tersedia Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 0 0 0 589 36.6.03.1.3.02. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota "" Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang "" "" 590 36.6.03.1.3.02.01 Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 18 16 0 0 591 36.6.03.1.3.02.02 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 592 36.6.03.1.3.02.03 Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun Bendung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 593 36.6.03.1.3.02.04 Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 594 36.6.03.1.3.02.05 Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 595 36.6.03.1.3.02.06 Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun Titik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 596 36.6.03.1.3.02.07 Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 597 36.6.03.1.3.02.08 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 173 - 0 0 598 36.6.03.1.3.02.09 Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan Bendung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 599 36.6.03.1.3.02.10 Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 600 36.6.03.1.3.02.11 Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 601 36.6.03.1.3.02.12 Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan Titik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 602 36.6.03.1.3.02.13 Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 603 36.6.03.1.3.02.14 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7,2 4,16 0 0 604 36.6.03.1.3.02.15 Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi Bendung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 11 0 0 605 36.6.03.1.3.02.16 Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 606 36.6.03.1.3.02.17 Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 607 36.6.03.1.3.02.18 Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi Titik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 608 36.6.03.1.3.02.19 Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 609 36.6.03.1.3.02.20 Jumlah Kawasan Rawa yang Dikonservasi Kawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 610 36.6.03.1.3.02.21 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 58,22 0 0 611 36.6.03.1.3.02.22 Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara Bendung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 11 0 0 612 36.6.03.1.3.02.23 Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 613 36.6.03.1.3.02.24 Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 614 36.6.03.1.3.02.25 Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara Titik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 615 36.6.03.1.3.02.26 Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 616 36.6.03.1.3.02.27 Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 20 - 0 0 617 36.6.03.1.3.02.28 Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air DI Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 20 - 0 0 618 36.6.03.1.3.02.29 Jumlah Kawasan Rawa yang Dipelihara Kawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 619 36.6.03.1.3.03. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota "" Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang "" "" 620 36.6.03.1.3.03.01 Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 - 0 0 621 36.6.03.1.3.03.02 Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 622 36.6.03.1.3.03.03 Kapasitas Pembangunan SPAM Regional Liter/Detik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 623 36.6.03.1.3.03.04 Kapasitas Peningkatan SPAM Regional Liter/Detik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 624 36.6.03.1.3.03.05 Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui perluasan SPAM Regional SR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 625 36.6.03.1.3.03.06 Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui optimalisasi SPAM Regional SR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 626 36.6.03.1.3.03.07 Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM Kab/Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 627 36.6.03.1.3.03.08 Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM Kab/Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 8 0 0 628 36.6.03.1.3.03.09 Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 1 0 0 629 36.6.03.1.3.03.10 Jumlah Data dan Informasi Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 630 36.6.03.1.3.03.11 Luas Lahan yang Disediakan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota Ha Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 - 0 0 631 36.6.03.1.3.03.12 Jumlah Badan Usaha Pengelola SPAM yang dibentuk Badan Usaha Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 632 36.6.03.1.3.04. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional "" Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang "" "" 633 36.6.03.1.3.04.01 Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 2 0 0 634 36.6.03.1.3.04.02 Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 635 36.6.03.1.3.04.03 Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi Rumah Tangga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 636 36.6.03.1.3.04.04 Jumlah TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi yang Dilakukan Optimalisasi Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 637 36.6.03.1.3.04.05 Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Rumah Tangga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 638 36.6.03.1.3.04.06 Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang Disediakan Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 1 0 0 639 36.6.03.1.3.04.07 Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 640 36.6.03.1.3.04.08 Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Kelompok Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 641 36.6.03.1.3.05. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional "" Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang "" "" 642 36.6.03.1.3.05.01 Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Air Limbah Domestik yang Tersusun Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 2 0 0 643 36.6.03.1.3.05.02 Jumlah Unit Prasarana Cubluk yang Disediakan Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 644 36.6.03.1.3.05.03 Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Rumah Tangga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 645 36.6.03.1.3.05.04 Jumlah Rumah Tangga yang terlayani melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Rumah Tangga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 646 36.6.03.1.3.05.05 Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 647 36.6.03.1.3.05.06 Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Kelompok Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 648 36.6.03.1.3.05.07 Jumlah personil yang mendapatkan pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan Air Limbah Domestik Orang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 649 36.6.03.1.3.05.08 Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 650 36.6.03.1.3.05.09 Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 651 36.6.03.1.3.06. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi "" Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang "" "" 652 36.6.03.1.3.06.01 Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 653 36.6.03.1.3.06.02 Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 654 36.6.03.1.3.06.03 Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan Orang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 655 36.6.03.1.3.06.04 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 656 36.6.03.1.3.06.05 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 657 36.6.03.1.3.06.06 Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 658 36.6.03.1.3.07. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi "" Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang "" "" 659 36.6.03.1.3.07.01 Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Sistem Jaringan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 - 0 0 660 36.6.03.1.3.07.02 Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara Sistem Jaringan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 661 36.6.03.1.3.07.03 Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategi Daerah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sistem Jaringan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 662 36.6.03.1.3.07.04 Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Orang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 663 36.6.03.1.3.08. Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi "" Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang "" "" 664 36.6.03.1.3.08.01 Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 - 0 0 665 36.6.03.1.3.08.02 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 666 36.6.03.1.3.08.03 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Pemeliharaan Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 4 0 0 667 36.6.03.1.3.08.04 Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 668 36.6.03.1.3.08.05 Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 669 36.6.03.1.3.08.06 Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 670 36.6.03.1.3.08.07 Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif Pengelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 671 36.6.03.1.3.08.08 Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat Orang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 25 0 0 672 36.6.03.1.3.08.09 Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 673 36.6.03.1.3.08.10 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 674 36.6.03.1.3.08.11 Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 120 0 0 675 36.6.03.1.3.09. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota "" Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang "" "" 676 36.6.03.1.3.09.01 Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 21 6 0 0 677 36.6.03.1.3.09.02 Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Kawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 3 0 0 678 36.6.03.1.3.09.03 Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Kawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 - 0 0 679 36.6.03.1.3.09.04 Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Kawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 - 0 0 680 36.6.03.1.3.09.05 Jumlah Peserta yang Mengikuti Meningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Orang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 681 36.6.03.1.3.09.06 Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 682 36.6.03.1.3.09.07 Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 683 36.6.03.1.3.10. Penyelenggaraan Jalan Provinsi "" Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang "" "" 684 36.6.03.1.3.10.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12 - 0 0 685 36.6.03.1.3.10.02 Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan M Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11.772 - 0 0 686 36.6.03.1.3.10.03 Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 - 0 0 687 36.6.03.1.3.10.04 Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12 - 0 0 688 36.6.03.1.3.10.05 Panjang Jalan yang Dibangun KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 26,59 0 0 689 36.6.03.1.3.10.06 Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 6,8 0 0 690 36.6.03.1.3.10.07 Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Dengan Menambah Lajur KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 1,1 0 0 691 36.6.03.1.3.10.08 Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 13,38 0 0 692 36.6.03.1.3.10.09 Panjang Jalan yang Direhabilitasi KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 20,25 10,49 0 0 693 36.6.03.1.3.10.10 Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 51,649 - 0 0 694 36.6.03.1.3.10.11 Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 612,947 - 0 0 695 36.6.03.1.3.10.12 Panjang Jembatan yang Dibangun M Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 1 0 0 696 36.6.03.1.3.10.13 Panjang Flyover yang Dibangun M Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 697 36.6.03.1.3.10.14 Panjang Underpass yang Dibangun M Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 698 36.6.03.1.3.10.15 Panjang Terowongan/Tunnel yang Dibangun M Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 699 36.6.03.1.3.10.16 Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian M Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 1 0 0 700 36.6.03.1.3.10.17 Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran M Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 701 36.6.03.1.3.10.18 Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi M Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 - 0 0 702 36.6.03.1.3.10.19 Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin M Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5.083,74 - 0 0 703 36.6.03.1.3.10.20 Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala M Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 704 36.6.03.1.3.10.21 Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 288,017 - 0 0 705 36.6.03.1.3.10.22 Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 - 0 0 706 36.6.03.1.3.10.23 Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 31 0 0 0 707 36.6.03.1.3.11. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi "" Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang "" "" 708 36.6.03.1.3.11.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 709 36.6.03.1.3.11.02 Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli Orang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 710 36.6.03.1.3.11.03 Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 711 36.6.03.1.3.11.04 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan Orang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 400 200 0 0 712 36.6.03.1.3.11.05 Jumlah Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 1 0 0 713 36.6.03.1.3.11.06 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi Orang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 50 60 0 0 714 36.6.03.1.3.11.07 Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi Orang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 300 19 0 0 715 36.6.03.1.3.11.08 Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 240 0 0 716 36.6.03.1.3.12. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi "" Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang "" "" 717 36.6.03.1.3.12.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi Laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 - 0 0 718 36.6.03.1.3.12.02 Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 5 0 0 719 36.6.03.1.3.12.03 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI Orang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 720 36.6.03.1.3.12.04 Jumlah Dokumen Hasil Data dan Infromasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 721 36.6.03.1.3.12.05 Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 722 36.6.03.1.3.13. Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi "" Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang "" "" 723 36.6.03.1.3.13.01 Jumlah NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 724 36.6.03.1.3.13.02 Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi Laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 725 36.6.03.1.3.13.03 Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kab/Kota Laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 - 0 0 726 36.6.03.1.3.14. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi "" Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang "" "" 727 36.6.03.1.3.14.01 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 728 36.6.03.1.3.14.02 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 729 36.6.03.1.3.14.03 Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 5 0 0 730 36.6.03.1.3.14.04 Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 731 36.6.03.1.3.15. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang "" Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang "" "" 732 36.6.03.1.3.15.01 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 733 36.6.03.1.3.15.02 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 734 36.6.03.1.3.15.03 Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 735 36.6.03.1.3.15.04 Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat Laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 3 0 0 736 36.6.03.1.3.16. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi "" Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang "" "" 737 36.6.03.1.3.16.01 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 - 0 0 738 36.6.03.1.3.16.02 Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 739 36.6.03.1.3.16.03 Jumlah Dokumen Tentang Pengelolaan Kawasan Khusus Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 740 36.6.03.1.3.17. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi "" Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang "" "" 741 36.6.03.1.3.17.01 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 742 36.6.03.1.3.17.02 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 - 0 0 743 36.6.03.1.3.17.03 Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Kasus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 0 0 744 36.6.03.1.3.17.04 Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 5 0 0 745 36.6.01 Sasaran "" "" "" "" 746 36.6.01.1.4.01. Luasan Permukiman Kumuh Ha Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 109,42 108,28 0 0 747 36.6.01.1.4.01.01 Luasan permukiman kumuh yang tertangani pada tahun N Ha Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 109,42 108,28 0 0 748 36.6.01.1.4.01.02 Total luasan permukiman kumuh kewenangan provinsi berdasarkan SK Bupati/Walikota dan MoU Ha Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 109,42 108,28 0 0 749 36.6.01.1.4.02. Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau % Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 60,83 77 0 0 750 36.6.01.1.4.02.01 Jumlah rumah layak huni yang ditangani oleh Provinsi di tahun N Unit Rumah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 382 "" 0 0 751 36.6.01.1.4.02.02 Jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi yang akan ditangani di tahun N Unit Rumah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 247 26 0 0 752 36.6.01.1.4.03. Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU % Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 91,73 99,44 0 0 753 36.6.01.1.4.03.01 Jumlah penyediaan PSU permukiman pada tahun n yang ditangani oleh Provinsi Lokasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1610 1866 0 0 754 36.6.01.1.4.03.02 Jumlah rencana penyediaan PSU permukiman pada tahun n yang ditangani oleh Provinsi Lokasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1624 1872 0 0 755 36.6.02 Program "" "" "" "" 756 36.6.02.1.4.01. Luasan Kawasan Kumuh yang ditata Ha Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 109,42 108,28 0 0 757 36.6.02.1.4.01.01 Luasan kawasan kumuh yang telah ditata pada tahun n Ha Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 109,42 108,28 0 0 758 36.6.02.1.4.02. Presentase penyediaan rumah korban bencana skala provinsi % Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 100 100 0 0 759 36.6.02.1.4.02.01 Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani oleh Provinsi tahun n Unit Rumah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 120 176 0 0 760 36.6.02.1.4.02.02 Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani oleh Provinsi Tahun n Unit Rumah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 198 176 0 0 761 36.6.02.1.4.03. Presentase relokasi rumah terdampak program Provinsi % Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 100 100 0 0 762 36.6.02.1.4.03.01 Jumlah rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas Cakupan relokasi rumah terdampak program provinsi penguasaan tanah dan atau bangunan yang ditangani oleh Provinsi Tahun n Unit Rumah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 763 36.6.02.1.4.03.02 Jumlah rumah tangga penerima subsidi uang sewa yang ditangani oleh Provinsi Tahun n Unit Rumah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 764 36.6.02.1.4.03.03 Jumlah rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni yang ditangani oleh Provinsi Tahun n Unit Rumah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 765 36.6.02.1.4.03.04 Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan yang akan ditangani oleh Provinsi Tahun n Unit Rumah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 766 36.6.02.1.4.04. Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman % Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 99,52 99,5 0 0 767 36.6.02.1.4.04.01 Jumlah Pembangunan PSU Permukiman Tahun n yang ditangani oleh Provinsi Lokasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1610 1866 0 0 768 36.6.02.1.4.04.02 Jumlah rencana Pembangunan PSU Permukiman Tahun n yang ditangani oleh Provinsi Lokasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1624 1872 0 0 769 36.6.02.1.4.05. Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah % Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 100 100 0 0 770 36.6.02.1.4.05.01 Persentase jumlah laporan hasil pelaksanaan penerbitan sertifikasi % Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 771 36.6.03 Kegiatan "" "" "" "" 772 36.6.03.1.4.01. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi "" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman "" "" 773 36.6.03.1.4.01.01 Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3 - 0 0 774 36.6.03.1.4.01.02 Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2 3 0 0 775 36.6.03.1.4.01.03 Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 1 0 0 776 36.6.03.1.4.01.04 Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 1 0 0 777 36.6.03.1.4.01.05 Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 - 0 0 778 36.6.03.1.4.01.06 Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 1 0 0 779 36.6.03.1.4.02. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi "" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman "" "" 780 36.6.03.1.4.02.01 Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Orang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - 60 0 0 781 36.6.03.1.4.02.02 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan Orang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 782 36.6.03.1.4.02.03 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP Orang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 783 36.6.03.1.4.02.04 Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih Orang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 50 100 0 0 784 36.6.03.1.4.02.05 Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - 1 0 0 785 36.6.03.1.4.02.06 Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 786 36.6.03.1.4.03. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi "" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman "" "" 787 36.6.03.1.4.03.01 Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi Unit Rumah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - 42 0 0 788 36.6.03.1.4.03.02 Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 6 - 0 0 789 36.6.03.1.4.03.03 Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Tidak Berada dalam Lokasi yang Sama (Eksitu) Ha Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 790 36.6.03.1.4.03.04 Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun Unit Rumah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 120 176 0 0 791 36.6.03.1.4.03.05 Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun Unit Rumah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 262 363 0 0 792 36.6.03.1.4.03.06 Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Unit Rumah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 793 36.6.03.1.4.04. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi "" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman "" "" 794 36.6.03.1.4.04.01 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi Laporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 795 36.6.03.1.4.04.02 Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 1 0 0 796 36.6.03.1.4.05. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah15 (Lima Belas) Ha "" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman "" "" 797 36.6.03.1.4.05.01 Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Laporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 798 36.6.03.1.4.05.02 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Laporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 - 0 0 799 36.6.03.1.4.05.03 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Laporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 800 36.6.03.1.4.05.04 Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Laporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 801 36.6.03.1.4.05.05 Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 - 0 0 802 36.6.03.1.4.05.06 Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Laporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 803 36.6.03.1.4.05.07 Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 804 36.6.03.1.4.05.08 Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 1 0 0 805 36.6.03.1.4.05.09 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2 1 0 0 806 36.6.03.1.4.05.10 Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 807 36.6.03.1.4.06. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha "" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman "" "" 808 36.6.03.1.4.06.01 Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 10 - 0 0 809 36.6.03.1.4.06.02 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah Laporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 19 - 0 0 810 36.6.03.1.4.06.03 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki Unit Rumah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 247 26 0 0 811 36.6.03.1.4.06.04 Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 812 36.6.03.1.4.06.05 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Laporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 813 36.6.03.1.4.06.06 Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 814 36.6.03.1.4.06.07 Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar Ha Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 109,42 2,3 0 0 815 36.6.03.1.4.07. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman "" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman "" "" 816 36.6.03.1.4.07.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5 6 0 0 817 36.6.03.1.4.07.02 Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman Lokasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1624 1866 0 0 818 36.6.03.1.4.07.03 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Laporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 254 282 0 0 819 36.6.03.1.4.07.04 Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang Laporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - 1 0 0 820 36.6.03.1.4.07.05 Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 821 36.6.03.1.4.08. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah "" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman "" "" 822 36.6.03.1.4.08.01 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah Laporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 1 0 0 823 36.6.01 Sasaran 1 (BPBD) "" "" "" "" 824 36.6.01.1.5.01. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Indeks Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 0,63 0,61 0 0 825 36.6.01.1.5.01.01 KAJIAN KAPSITAS INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD) Kapasitas terdiri dari 7 fokus prioritas: 1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan 2. Pengkajian risiko dan perncanaan terpadu 3. Pengembangan sistem informasi diklat dan logistic 4. Penanganan tematik kawasan r Nilai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 0,63 0,61 0 0 826 36.6.01 Sasaran 2 (SATPOL-PP) "" "" "" "" 827 36.6.01.1.5.02. Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran % Satuan Polisi Pamong Praja 100 100 0 0 828 36.6.01.1.5.02.01 Jumlah Penanganan Bencana Kebakaran yang ditangani LK Satuan Polisi Pamong Praja 2.031 180 0 0 829 36.6.01.1.5.02.02 Jumlah Penanganan Bencana Kebakaran Linmas yang dilaporkan LK Satuan Polisi Pamong Praja 2.031 180 0 0 830 36.6.01.1.5.03. Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah % Satuan Polisi Pamong Praja 100 100 0 0 831 36.6.01.1.5.03.01 Jumlah Pelayanan Gangguan trantibum, Penegakkan Perda dan Linmas yang ditangani LP Satuan Polisi Pamong Praja 121 9 0 0 832 36.6.01.1.5.03.02 Jumlah Gangguan Trantibum, Penegakkan Perda dan Linmas yang dilaporkan dan teridentifikasi LP Satuan Polisi Pamong Praja 121 9 0 0 833 36.6.02 Program 1 (BPBD) "" "" "" "" 834 36.6.02.1.5.01. Persentase Penanganan Pra Bencana % Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 100 100 0 0 835 36.6.02.1.5.01.01 Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana Kab/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 8 8 0 0 836 36.6.02.1.5.01.02 Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana Kab/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 8 8 0 0 837 36.6.02.1.5.02. Persentase Pendampingan Penanganan Pasca Bencana % Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 100 100 0 0 838 36.6.02.1.5.02.01 Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi dalam penanganan pasca bencana Kab/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 8 8 0 0 839 36.6.02.1.5.02.02 Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana Kab/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 8 8 0 0 840 36.6.02.1.5.03. Persentase Pendampingan Penanganan Tanggap Darurat Bencana % Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 100 100 0 0 841 36.6.02.1.5.03.01 Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana Kab/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 8 8 0 0 842 36.6.02.1.5.03.02 Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana Kab/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 8 8 0 0 843 36.6.02.1.5.04. Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal % Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 100 100 0 0 844 36.6.02.1.5.04.01 Kemajuan Pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun Dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 2 3 0 0 845 36.6.02.1.5.04.02 Jumlah Dokumen Kebencanaan yang akan disusun Dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 2 3 0 0 846 36.6.02 Program 2 (SATPOL-PP) "" "" "" "" 847 36.6.02.1.5.05. Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran % Satuan Polisi Pamong Praja 100 100 0 0 848 36.6.02.1.5.05.01 Jumlah Pelaporan Layanan Penyelamatan Evakuasi Bencana Kebakaran di Kab/Kota Laporan Satuan Polisi Pamong Praja 2.027 3168 0 0 849 36.6.02.1.5.05.02 Jumlah Laporan Kejadian Bencana Kebakaran di Kab/Kota Laporan Satuan Polisi Pamong Praja 2.027 3168 0 0 850 36.6.02.1.5.06. Cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi % Satuan Polisi Pamong Praja 100 100 0 0 851 36.6.02.1.5.06.01 Jumlah Pelanggaran Trantibum yang terselesaikan Kasus Satuan Polisi Pamong Praja 316 69 0 0 852 36.6.02.1.5.06.02 Jumlah Pelanggaran Trantibum yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi Satpol-PP Kasus Satuan Polisi Pamong Praja 316 69 0 0 853 36.6.02.1.5.07. Cakupan Pengembangan PPNS dan Pemberkasan Hasil Penyelidikan dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Trantibum % Satuan Polisi Pamong Praja 100 100 0 0 854 36.6.02.1.5.07.01 Jumlah Pemberkasan Hasil Penyelidikan atas Pelanggaran Perda atau Perkara yang dapat disidangkan di tempat Kasus Satuan Polisi Pamong Praja 17 9 0 0 855 36.6.02.1.5.07.02 Jumlah Pemberkasan Hasil Penyelidikan atas Pelanggaran Perda atau Perkara Kasus Satuan Polisi Pamong Praja 17 9 2 0 856 36.6.02.1.5.08. Persentase Penegakan Perda dan Perkada % Satuan Polisi Pamong Praja 100 100 100 0 857 36.6.02.1.5.08.01 Jumlah Penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada Kasus Satuan Polisi Pamong Praja 20 7 6 0 858 36.6.02.1.5.08.02 Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada Kasus Satuan Polisi Pamong Praja 20 7 14 0 859 36.6.03 Kegiatan 1 (BPBD) "" "" "" "" 860 36.6.03.1.5.01. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi "" Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten "" "" 861 36.6.03.1.5.01.01 Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi Dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 1 - 0 0 862 36.6.03.1.5.01.02 Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota Orang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 770 1904 0 0 863 36.6.03.1.5.02. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana "" Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten "" "" 864 36.6.03.1.5.02.01 Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan Dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 1 - 0 0 865 36.6.03.1.5.02.02 Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Orang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 1040 1336 0 0 866 36.6.03.1.5.02.03 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 6 1 0 0 867 36.6.03.1.5.05.04 Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana Unit Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 13177 2474 0 0 868 36.6.03.1.5.05.05 Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana Dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten - - 0 0 869 36.6.03.1.5.05.06 Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Kawasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 2 1 0 0 870 36.6.03.1.5.05.07 Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana Orang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 560 56 0 0 871 36.6.03.1.5.05.08 Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 2 1 0 0 872 36.6.03.1.5.05.09 Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 3 2090 0 0 873 36.6.03.1.5.05.10 Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi Dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten - - 0 0 874 36.6.03.1.5.06. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana "" Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten "" "" 875 36.6.03.1.5.06.01 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten - - 0 0 876 36.6.03.1.5.06.02 Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 3 3 0 0 877 36.6.03.1.5.06.03 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 3 3 0 0 878 36.6.03.1.5.06.04 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Orang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 30000 22000 0 0 879 36.6.03.1.5.06.05 Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 1 - 0 0 880 36.6.03.1.5.06.06 Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 1 - 0 0 881 36.6.03.1.5.07. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana "" Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten "" "" 882 36.6.03.1.5.07.01 Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 2 2 0 0 883 36.6.03.1.5.07.02 Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah Dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 2 2 0 0 884 36.6.03.1.5.07.03 Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 1 - 0 0 885 36.6.03.1.5.07.04 Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan Dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 3 2 0 0 886 36.6.03.1.5.07.05 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 10 8 0 0 887 36.6.03.1.5.07.06 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Keluarga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 3450 4070 0 0 888 36.6.03.1.5.07.07 Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun Dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten - - 0 0 889 36.6.03 Kegiatan 2 "" "" "" "" 890 36.6.03.1.5.08. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi "" Satuan Polisi Pamong Praja "" "" 891 36.6.03.1.5.08.01 Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan Kasus Satuan Polisi Pamong Praja 202 226 0 0 892 36.6.03.1.5.08.02 Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan Kasus Satuan Polisi Pamong Praja 140 165 0 0 893 36.6.03.1.5.08.03 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Dokumen Satuan Polisi Pamong Praja 20 1 0 0 894 36.6.03.1.5.08.04 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dokumen Satuan Polisi Pamong Praja 4 1 0 0 895 36.6.03.1.5.08.05 Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Orang Satuan Polisi Pamong Praja 540 60 0 0 896 36.6.03.1.5.08.06 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Dokumen Satuan Polisi Pamong Praja 1 1 0 0 897 36.6.03.1.5.08.07 Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia Unit Satuan Polisi Pamong Praja 2 2 0 0 898 36.6.03.1.5.08.08 Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan Dokumen Satuan Polisi Pamong Praja 1 1 0 0 899 36.6.03.1.5.08.09 Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Laporan Satuan Polisi Pamong Praja 3 12 0 0 900 36.6.03.1.5.09. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur "" Satuan Polisi Pamong Praja "" "" 901 36.6.03.1.5.09.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Laporan Satuan Polisi Pamong Praja 19 9 9 0 902 36.6.03.1.5.09.02 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Laporan Satuan Polisi Pamong Praja 75 45 14 0 903 36.6.03.1.5.09.03 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP Laporan Satuan Polisi Pamong Praja 76 78 12 0 904 36.6.03.1.5.10. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi "" Satuan Polisi Pamong Praja "" "" 905 36.6.03.1.5.10.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Laporan Satuan Polisi Pamong Praja 2 5 0 0 906 36.6.03.1.5.10.02 Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif Dokumen Satuan Polisi Pamong Praja 3 9 0 0 907 36.6.03.1.5.11. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran "" Satuan Polisi Pamong Praja "" "" 908 36.6.03.1.5.11.01 Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal Dokumen Satuan Polisi Pamong Praja 1 1 0 0 909 36.6.03.1.5.11.02 Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Dokumen Satuan Polisi Pamong Praja 1 1 0 0 910 36.6.03.1.5.11.03 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Laporan Satuan Polisi Pamong Praja 1 1 0 0 911 36.6.03.1.5.11.04 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Dokumen Satuan Polisi Pamong Praja 4 1 0 0 912 36.6.03.1.5.11.05 Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait Unit Satuan Polisi Pamong Praja 45 131 0 0 913 36.6.03.1.5.11.06 Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Dokumen Satuan Polisi Pamong Praja 1 1 0 0 914 36.6.03.1.5.11.07 Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Dokumen Satuan Polisi Pamong Praja 2 1 0 0 915 36.6.03.1.5.11.08 Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Unit Satuan Polisi Pamong Praja 22 9 0 0 916 36.6.03.1.5.11.09 Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota Orang Satuan Polisi Pamong Praja 107 93 0 0 917 36.6.03.1.5.11.10 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Dokumen Satuan Polisi Pamong Praja 1 1 0 0 918 36.6.03.1.5.11.11 Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) Kabupaten/Ko ta Satuan Polisi Pamong Praja 8 8 0 0 919 36.6.03.1.5.11.12 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan Dokumen Satuan Polisi Pamong Praja 1 1 0 0 920 36.6.03.1.5.11.13 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Keluarga Satuan Polisi Pamong Praja 160 180 0 0 921 36.6.03.1.5.12. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran "" Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten "" "" 922 36.6.03.1.5.12.01 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Laporan Satuan Polisi Pamong Praja 1 1 1 0 923 36.6.03.1.5.12.02 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Laporan Satuan Polisi Pamong Praja 1 1 1 0 924 36.6.01 Sasaran "" "" "" "" 925 36.6.01.1.6.01. Persentase Penanganan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Persen Dinas Sosial 100 7,34 0 0 926 36.6.01.1.6.01.01 Jumlah PMKS yang Mendapat Layanan Sosial Orang Dinas Sosial 100 74190 0 0 927 36.6.01.1.6.01.02 Jumlah PMKS Orang Dinas Sosial 26 1010384 0 0 928 36.6.02 Program "" "" "" "" 929 36.6.02.1.6.01. Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Mengalami Peningkatan dalam Berpartisipasi Sosial Persen Dinas Sosial 100 126,04 0 0 930 36.6.02.1.6.01.01 Jumlah PSKS yang Meningkat Partisipasinya Orang Dinas Sosial 1126 1365 0 0 931 36.6.02.1.6.01.02 Jumlah PSKS Orang Dinas Sosial 12 1083 0 0 932 36.6.02.1.6.02. Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi Persen Dinas Sosial 100 282,86 0 0 933 36.6.02.1.6.02.01 Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Orang Dinas Sosial 1600 3960 0 0 934 36.6.02.1.6.02.02 Jumlah PMKS Korban Bencana Alam dan Sosial di Daerah Provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi Orang Dinas Sosial 1400 1400 0 0 935 36.6.02.1.6.03. Persentase Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Kabupaten/Kota Persen Dinas Sosial 100 100 0 0 936 36.6.02.1.6.03.01 Jumlah Pemulangan Pekerjan Migran dan Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke daerah asal Kab/Kota Orang Dinas Sosial 60 60 0 0 937 36.6.02.1.6.03.02 Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan yang direhabilitasi Orang Dinas Sosial 60 60 0 0 938 36.6.02.1.6.04. Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Jaminan Sosial Persen Dinas Sosial 95.59 129,6 0 0 939 36.6.02.1.6.04.01 Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan jaminan sosial Orang Dinas Sosial 47795 64800 0 0 940 36.6.02.1.6.04.02 Jumlah PMKS Keluarga Miskin yang membutuhkan perlindungan sosial Orang Dinas Sosial 50000 50000 0 0 941 36.6.02.1.6.05. Persentase Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS Persen Dinas Sosial 100 100 0 0 942 36.6.02.1.6.05.01 Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS yang terupdate Data Set Dinas Sosial 100 100 0 0 943 36.6.02.1.6.05.02 Jumlah Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS Data Set Dinas Sosial 100 100 0 0 944 36.6.02.1.6.06. Persentase Penanganan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota Persen Dinas Sosial 100 100 0 0 945 36.6.02.1.6.06.01 Jumlah Penanganan Fakir Miskin yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial Orang Dinas Sosial 6200 740 0 0 946 36.6.02.1.6.06.02 Jumlah PMKS Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota Orang Dinas Sosial 720 740 0 0 947 36.6.02.1.6.07. Persentase Pengangkatan Anak antar WNI dan Anak oleh Orang Tua Tunggal Persen Dinas Sosial 100 190 0 0 948 36.6.02.1.6.07.01 Jumlah anak yang mendapatkan jaminan sosial Orang Dinas Sosial 28 19 0 0 949 36.6.02.1.6.07.02 Jumlah PMKS anak yang membutuhkan perlindungan sosial Orang Dinas Sosial 10 10 0 0 950 36.6.02.1.6.08. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti Persen Dinas Sosial 100 125 0 0 951 36.6.02.1.6.08.01 Jumlah Anak Terlantar di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Orang Dinas Sosial 25 25 0 0 952 36.6.02.1.6.08.02 Jumlah PMKS Anak Terlantar di Daerah Provinsi yang Membutuhkan Perlindungan Sosial Dasar di dalam Panti Orang Dinas Sosial 20 20 0 0 953 36.6.02.1.6.09. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti Persen Dinas Sosial 100 120 0 0 954 36.6.02.1.6.09.01 Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Orang Dinas Sosial 50 60 0 0 955 36.6.02.1.6.09.02 Jumlah gelandangan dan pengemis di daerah Provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti Orang Dinas Sosial 40 50 0 0 956 36.6.02.1.6.10. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti Persen Dinas Sosial 100 100 0 0 957 36.6.02.1.6.10.01 Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Orang Dinas Sosial 60 60 0 0 958 36.6.02.1.6.10.02 Jumlah PMKS Lanjut Usia Terlantar di Daerah Provinsi yang Membutuhkan Perlindungan Sosial Dasar di dalam Panti Orang Dinas Sosial 60 60 0 0 959 36.6.02.1.6.11. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti Persen Dinas Sosial 100 100 0 0 960 36.6.02.1.6.11.01 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Orang Dinas Sosial 30 30 0 0 961 36.6.02.1.6.11.02 Jumlah PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar di daerah Provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti Orang Dinas Sosial 40 30 0 0 962 36.6.02.1.6.12. Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Persen Dinas Sosial 100 212,37 0 0 963 36.6.02.1.6.12.01 Jumlah PMKS yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Orang Dinas Sosial 2739 1614 0 0 964 36.6.02.1.6.12.02 Jumlah PMKS yang Memerlukan Rehabilitasi Sosial Orang Dinas Sosial 6087 760 0 0 965 36.6.03 Kegiatan "" "" "" "" 966 36.6.03.1.6.01. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi "" Dinas Sosial "" "" 967 36.6.03.1.6.01.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dokumen Dinas Sosial 1 1 0 0 968 36.6.03.1.6.02. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi "" Dinas Sosial "" "" 969 36.6.03.1.6.02.01 Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 918 1084 0 0 970 36.6.03.1.6.02.02 Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya Orang Dinas Sosial 155 155 0 0 971 36.6.03.1.6.02.03 Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi Keluarga Dinas Sosial 40 48 0 0 972 36.6.03.1.6.02.04 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi Lembaga Dinas Sosial 13 78 0 0 973 36.6.03.1.6.03. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal "" Dinas Sosial "" "" 974 36.6.03.1.6.03.01 Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Orang Dinas Sosial 60 60 0 0 975 36.6.03.1.6.04. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti "" Dinas Sosial "" "" 976 36.6.03.1.6.04.01 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 40 30 0 0 977 36.6.03.1.6.04.02 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial - 30 0 0 978 36.6.03.1.6.04.03 Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial - - 0 0 979 36.6.03.1.6.04.04 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial - - 0 0 980 36.6.03.1.6.04.05 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 40 30 0 0 981 36.6.03.1.6.04.06 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 40 30 0 0 982 36.6.03.1.6.04.07 Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial - - 0 0 983 36.6.03.1.6.04.08 Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial - - 0 0 984 36.6.03.1.6.04.09 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial - - 0 0 985 36.6.03.1.6.04.10 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial - - 0 0 986 36.6.03.1.6.04.11 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial - - 0 0 987 36.6.03.1.6.04.12 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Dokumen Dinas Sosial 1 1 0 0 988 36.6.03.1.6.05. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar didalam Panti "" Dinas Sosial "" "" 989 36.6.03.1.6.05.01 Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial - - 0 0 990 36.6.03.1.6.05.02 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 25 25 0 0 991 36.6.03.1.6.05.03 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial - 25 0 0 992 36.6.03.1.6.05.04 Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial - - 0 0 993 36.6.03.1.6.05.05 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 25 25 0 0 994 36.6.03.1.6.05.06 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 25 25 0 0 995 36.6.03.1.6.05.07 Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 25 25 0 0 996 36.6.03.1.6.05.08 Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial - - 0 0 997 36.6.03.1.6.05.09 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 25 25 0 0 998 36.6.03.1.6.05.10 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 25 25 0 0 999 36.6.03.1.6.05.11 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial - - 0 0 1000 36.6.03.1.6.05.12 Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial - - 0 0 1001 36.6.03.1.6.05.13 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Dokumen Dinas Sosial 1 1 0 0 1002 36.6.03.1.6.06. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar didalam Panti "" Dinas Sosial "" "" 1003 36.6.03.1.6.06.01 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 60 60 0 0 1004 36.6.03.1.6.06.02 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 60 60 0 0 1005 36.6.03.1.6.06.03 Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 60 - 0 0 1006 36.6.03.1.6.06.04 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial - - 0 0 1007 36.6.03.1.6.06.05 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial - 60 0 0 1008 36.6.03.1.6.06.06 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 60 60 0 0 1009 36.6.03.1.6.06.07 Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial - - 0 0 1010 36.6.03.1.6.06.08 Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 10 10 0 0 1011 36.6.03.1.6.06.09 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial - 30 0 0 1012 36.6.03.1.6.06.10 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial - - 0 0 1013 36.6.03.1.6.06.11 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 3 - 0 0 1014 36.6.03.1.6.06.12 Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 35 18 0 0 1015 36.6.03.1.6.06.13 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Sosial 1 1 0 0 1016 36.6.03.1.6.07. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti "" Dinas Sosial "" "" 1017 36.6.03.1.6.07.01 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 20 60 0 0 1018 36.6.03.1.6.07.02 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 20 60 0 0 1019 36.6.03.1.6.07.03 Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 20 - 0 0 1020 36.6.03.1.6.07.04 Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 20 60 0 0 1021 36.6.03.1.6.07.05 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 20 60 0 0 1022 36.6.03.1.6.07.06 Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial - - 0 0 1023 36.6.03.1.6.07.07 Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 20 60 0 0 1024 36.6.03.1.6.07.08 Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 17 25 0 0 1025 36.6.03.1.6.07.09 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 40 - 0 0 1026 36.6.03.1.6.07.10 Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 20 60 0 0 1027 36.6.03.1.6.07.11 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Dokumen Dinas Sosial 1 1 0 0 1028 36.6.03.1.6.08. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti "" Dinas Sosial "" "" 1029 36.6.03.1.6.08.01 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial - - 0 0 1030 36.6.03.1.6.08.02 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial - - 0 0 1031 36.6.03.1.6.08.03 Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial - - 0 0 1032 36.6.03.1.6.08.04 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial - - 0 0 1033 36.6.03.1.6.08.05 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial - - 0 0 1034 36.6.03.1.6.08.06 Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial - - 0 0 1035 36.6.03.1.6.08.07 Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 95 241 0 0 1036 36.6.03.1.6.08.08 Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial - - 0 0 1037 36.6.03.1.6.08.09 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial - - 0 0 1038 36.6.03.1.6.08.10 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal Orang Dinas Sosial - 196 0 0 1039 36.6.03.1.6.08.11 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA Dokumen Dinas Sosial - 1 0 0 1040 36.6.03.1.6.09. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal "" Dinas Sosial "" "" 1041 36.6.03.1.6.09.01 Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 27 17 0 0 1042 36.6.03.1.6.09.02 Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 1 2 0 0 1043 36.6.03.1.6.10. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi "" Dinas Sosial "" "" 1044 36.6.03.1.6.10.01 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi Keluarga Dinas Sosial 50.000 64800 0 0 1045 36.6.03.1.6.10.02 Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota Keluarga Dinas Sosial 100 100 0 0 1046 36.6.03.1.6.10.03 Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 6200 740 0 0 1047 36.6.03.1.6.11. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi "" Dinas Sosial "" "" 1048 36.6.03.1.6.11.01 Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 400 1600 0 0 1049 36.6.03.1.6.11.02 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 300 1540 0 0 1050 36.6.03.1.6.11.03 Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi Unit Dinas Sosial 120 120 0 0 1051 36.6.03.1.6.11.04 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 332 400 0 0 1052 36.6.03.1.6.11.05 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi Orang Dinas Sosial 300 300 0 0 1053 36.6.03.1.6.12. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi "" Dinas Sosial "" "" 1054 36.6.03.1.6.12.01 Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Dokumen Dinas Sosial - - 0 0 1055 36.6.03.1.6.12.02 Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Makam Dinas Sosial 3 - 0 0 1056 36.6.03.1.6.12.03 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Laporan Dinas Sosial 3 - 0 0 1057 36.6.01 Sasaran "" "" "" "" 1058 36.6.01.2.7.01. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 64,60261 64,76129 0 0 1059 36.6.01.2.7.01.01 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi (Permenaker RI No. 206 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengukuran IPK) Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 64,60261 64,76129 0 0 1060 36.6.01.2.7.01.02 Indeks Indikator utama Perencanaan Tenaga Kerja Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7,65 5,7 0 0 1061 36.6.01.2.7.01.03 Indeks Indikator utama Penduduk dan Tenaga Kerja Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6,40445 6,36239 0 0 1062 36.6.01.2.7.01.04 Indeks Indikator utama kesempatan kerja Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11,7001 12,38273 0 0 1063 36.6.01.2.7.01.05 Indeks Indikator utama Pelatihan dan Kompetensi Kerja Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 9,53139 3, 52650 0 0 1064 36.6.01.2.7.01.06 Indeks Indikator utama produktivitas Tenaga Kerja Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4,81776 9,35848 0 0 1065 36.6.01.2.7.01.07 Indeks Indikator utama Hubungan Industrial Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 2, 49238 0 0 1066 36.6.01.2.7.01.08 Indeks Indikator utama kondisi lingkungan kerja Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4,49891 4, 93881 0 0 1067 36.6.01.2.7.01.09 Indeks Indikator utama pengupahan dan kesejahteraan pekerja Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10 10 0 0 1068 36.6.01.2.7.01.10 Indeks Indikator utama Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10 10 0 0 1069 36.6.02 Program "" "" "" "" 1070 36.6.02.2.7.01. Persentase Hubungan Industrial Persen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 0 0 1071 36.6.02.2.7.01.01 Indeks indikator utama Hubungan Industrial Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 2,49238 0 0 1072 36.6.02.2.7.01.02 Indeks subindikator tingkat Peraturan Perusahaan yang Disahkan Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 0,11152 0 0 1073 36.6.02.2.7.01.03 Indeks subindikator tingkat Perjanjian Kerja Bersama yang Didaftarkan Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 0,02506 0 0 1074 36.6.02.2.7.01.04 Indeks subindikator tingkat LKS Bipartit di Perusahaan Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 0,06398 0 0 1075 36.6.02.2.7.02. Persentase Jaminan Sosial Tenaga Kerja Persen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 0 0 1076 36.6.02.2.7.02.01 Indeks Indikator Utama Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10 10 0 0 1077 36.6.02.2.7.02.02 Indeks Subindikator Tingkat Perusahaan Yang Menjadi Anggota BPJS Ketenagakerjaan terhadap UMP per Jam Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4 4 0 0 1078 36.6.02.2.7.02.03 Indeks Subindikator Tingkat Penduduk Yang Bekerja Terdaftar Sebagai Anggota BPJS Ketenagakerjaan Aktif Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6 6 0 0 1079 36.6.02.2.7.03. Persentase Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja Persen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 0 0 1080 36.6.02.2.7.03.01 Indeks Indikator Utama Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10 10 0 0 1081 36.6.02.2.7.03.02 Indeks subindikator Tingkat Proporsi Upah Ratarata Per Jam terhadap UMP per Jam Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10 10 0 0 1082 36.6.02.2.7.04. Persentase Pelatihan dan Kompetensi Kerja Persen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 0 0 1083 36.6.02.2.7.04.01 Indeks Indikator utama Pelatihan Kerja dan Kompetensi Kerja Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 9,53139 3,5265 0 0 1084 36.6.02.2.7.04.02 Indeks subindikator tingkat kapasitas Pelatihan Kerja Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4,5 0,61978 0 0 1085 36.6.02.2.7.04.03 Indeks subindikator tingkat lulusan Pelatihan Kerja Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3,74831 1,5545 0 0 1086 36.6.02.2.7.04.04 Indeks subindikator tingkat lembaga pelatihan yang terakreditasi Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1,28308 1,35222 0 0 1087 36.6.02.2.7.05. Persentase Produktivitas Tenaga Kerja Persen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 0 0 1088 36.6.02.2.7.05.01 Indeks indikator utama produktivitas Tenaga Kerja Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4,81776 9,35848 0 0 1089 36.6.02.2.7.05.02 Indeks subindikator tingkat produktivitas Tenaga Kerja Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4,51975 5,35848 0 0 1090 36.6.02.2.7.05.03 Indeks subindikator tingkat laju pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,29801 4 0 0 1091 36.6.02.2.7.06. Persentase Kesempatan Kerja Persen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 0 0 1092 36.6.02.2.7.06.01 Indeks indikator utama kesempatan kerja Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11,7001 12,38273 0 0 1093 36.6.02.2.7.06.02 Indeks subindikator persentase Tenaga Kerja Formal Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5,49324 5,77458 0 0 1094 36.6.02.2.7.06.03 Indeks subindikator LPINP Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2,31839 2,42836 0 0 1095 36.6.02.2.7.06.04 Indeks subindikator LPINP bagi Laki-laki Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1,92216 1,968 0 0 1096 36.6.02.2.7.06.05 Indeks subindikator LPINP bagi Perempuan Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1,41692 1,55598 0 0 1097 36.6.02.2.7.06.06 Indeks subindikator LPIP Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,54939 0,65581 0 0 1098 36.6.02.2.7.07. Persentase Kondisi Lingkungan Kerja Persen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 0 0 1099 36.6.02.2.7.07.01 Indeks Indikator Utama Kondisi Lingkungan Kerja Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4,49891 4,93881 0 0 1100 36.6.02.2.7.07.02 Indeks subindikator tingkat penerapan SMK3 di perusahaan Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 0,43863 0 0 1101 36.6.02.2.7.07.03 Indeks subindikator tingkat Kecelakaan Kerja Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1,93291 1,50018 0 0 1102 36.6.02.2.7.07.04 Indeks subindikator tingkat kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2,566 3 0 0 1103 36.6.02.2.7.08. Persentase Perencanaan Tenaga Kerja Persen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 0 0 1104 36.6.02.2.7.08.01 Indeks Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7,65 5,7 0 0 1105 36.6.02.2.7.08.02 Indeks sub indikator PTKP/PTKK Nilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7,65 5,7 0 0 1106 36.6.03 Kegiatan "" "" "" "" 1107 36.6.03.2.7.01. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) "" Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" "" 1108 36.6.03.2.7.01.01 Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Dokumen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 0 0 0 1109 36.6.03.2.7.01.02 Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 50 0 0 0 1110 36.6.03.2.7.02. Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi "" Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" "" 1111 36.6.03.2.7.02.01 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 414 0 0 0 1112 36.6.03.2.7.02.02 Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n Lembaga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 21 0 0 0 1113 36.6.03.2.7.02.03 Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja Unit Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 0 0 0 1114 36.6.03.2.7.03. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja "" Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" "" 1115 36.6.03.2.7.03.01 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi LPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 142 0 0 0 1116 36.6.03.2.7.04. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah "" Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" "" 1117 36.6.03.2.7.04.01 Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas Perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 60 0 0 0 1118 36.6.03.2.7.05. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi "" Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" "" 1119 36.6.03.2.7.05.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah Dokumen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 0 0 0 1120 36.6.03.2.7.06. Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota "" Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" "" 1121 36.6.03.2.7.06.01 Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 0 0 0 1122 36.6.03.2.7.06.02 Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD, AKL dan ULD Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 0 0 0 1123 36.6.03.2.7.06.03 Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 20 0 0 0 1124 36.6.03.2.7.06.04 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 0 0 0 1125 36.6.03.2.7.06.05 Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 45 0 0 0 1126 36.6.03.2.7.07. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota "" Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" "" 1127 36.6.03.2.7.07.01 Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi Lembaga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 0 0 0 1128 36.6.03.2.7.07.02 Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku Lembaga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 0 0 0 1129 36.6.03.2.7.08. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja "" Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" "" 1130 36.6.03.2.7.08.01 Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Dokumen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 0 0 0 1131 36.6.03.2.7.08.02 Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub) Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 39636 0 0 0 1132 36.6.03.2.7.08.03 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 285 0 0 0 1133 36.6.03.2.7.09. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi "" Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" "" 1134 36.6.03.2.7.09.01 Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 790 0 0 0 1135 36.6.03.2.7.09.02 Jumlah Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online Perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7 0 0 0 1136 36.6.03.2.7.09.03 Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3490 0 0 0 1137 36.6.03.2.7.09.04 Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 180 0 0 0 1138 36.6.03.2.7.10. Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi "" Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" "" 1139 36.6.03.2.7.10.01 Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3490 0 0 0 1140 36.6.03.2.7.11. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1(satu) Kabupaten/Kota "" Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" "" 1141 36.6.03.2.7.11.01 Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online Perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6692 0 0 0 1142 36.6.03.2.7.11.02 Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online Perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2222 0 0 0 1143 36.6.03.2.7.11.03 Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek Laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 0 0 0 1144 36.6.03.2.7.12. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi "" Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" "" 1145 36.6.03.2.7.12.01 Jumlah Perselisihan yang Dicegah Perkara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 152 0 0 0 1146 36.6.03.2.7.12.02 Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan Perkara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 281 0 0 0 1147 36.6.03.2.7.12.03 Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi Asosiasi dan Serikat Pekerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 413 0 0 0 1148 36.6.03.2.7.12.04 Jumlah LKS Tripartit yang Dibina Lembaga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8 0 0 0 1149 36.6.03.2.7.12.05 Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi Perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 100 0 0 0 1150 36.6.03.2.7.13. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) "" Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" "" 1151 36.6.03.2.7.13.01 Jumlah Penetapan UMP Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 0 0 0 1152 36.6.03.2.7.13.02 Jumlah penetapan UMK Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 0 0 0 1153 36.6.03.2.7.13.03 Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 78016897 0 0 0 1154 36.6.03.2.7.14. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan "" Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" "" 1155 36.6.03.2.7.14.01 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) Perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14323 0 0 0 1156 36.6.03.2.7.14.02 Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan Kasus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 0 0 0 1157 36.6.03.2.7.14.03 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 Perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14173 0 0 0 1158 36.6.01 Sasaran "" "" "" "" 1159 36.6.01.2.8.01. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Nilai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 64.33 0 0 0 1160 36.6.01.2.8.01.01 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Nilai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 64.33 0 0 0 1161 36.6.01.2.8.02. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nilai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 69.87 0 0 0 1162 36.6.01.2.8.02.01 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nilai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 69,87 0 0 0 1163 36.6.02 Program "" "" "" "" 1164 36.6.02.2.8.01. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Nilai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 61.53 0 0 0 1165 36.6.02.2.8.01.01 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Nilai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 61,53 0 0 0 1166 36.6.02.2.8.02. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Nilai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 77.93 0 0 0 1167 36.6.02.2.8.02.01 Indeks Perlindungan Khususus Anak (IPKA) Nilai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 77,93 0 0 0 1168 36.6.02.2.8.03. Persentase cakupan anak korban kekerasan dan perilaku salah lainnya yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Persen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 100 0 0 0 1169 36.6.02.2.8.03.01 Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 447 0 0 0 1170 36.6.02.2.8.03.02 Jumlah pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 447 0 0 0 1171 36.6.02.2.8.04. Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBD Persen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 10.16 0 0 0 1172 36.6.02.2.8.04.01 Anggaran Responsif Gender Rupiah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 891.860.962.890 0 0 0 1173 36.6.02.2.8.04.02 Belanja Operasi APBD (Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Bantuan Sosial) Rupiah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 8.775.370.082.948 0 0 0 1174 36.6.02.2.8.05. Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Persen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 17.64 0 0 0 1175 36.6.02.2.8.05.01 Jumlah perempuan di parlemen Orang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 15 0 0 0 1176 36.6.02.2.8.05.02 Jumlah kursi di Parlemen Orang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 85 0 0 0 1177 36.6.02.2.8.06. Persentase Kontribusi Perempuan dalam pemberdayaan Ekonomi Persen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 31.71 0 0 0 1178 36.6.02.2.8.06.01 Sumbangan Perempuan dalam pendapatan kerja Persen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 32,14 0 0 0 1179 36.6.02.2.8.06.02 Sumbangan Laki-laki dan perempuan dalam pendapatan kerja Persen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 67.86 0 0 0 1180 36.6.02.2.8.07. Pesentase Pengelolaan Sistem Data Gender Persen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 100 0 0 0 1181 36.6.02.2.8.07.01 Jumlah data gender dan anak yang disusun Persen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 100 0 0 0 1182 36.6.02.2.8.07.02 Jumlah data gender dan anak yang harus tersedia persen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 100 0 0 0 1183 36.6.02.2.8.08. Presentase Peningkatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga Persen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 100 0 0 0 1184 36.6.02.2.8.08.01 Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 57 0 0 0 1185 36.6.02.2.8.08.02 Jumlah Lembaga Perempuan yang ada di tingkat provinsi lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 57 0 0 0 1186 36.6.02.2.8.09. Cakupan peningkatan kelembagaan perlindungan perempuan Persen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 100 0 0 0 1187 36.6.02.2.8.09.01 Jumlah pelibatan lembaga perlindungan perempuan lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 25 0 0 0 1188 36.6.02.2.8.09.02 seluruh jumlah lembaga perlindungan perempuan lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 25 0 0 0 1189 36.6.02.2.8.10. Persentase cakupan perempuan korban kekerasan dan perilaku salah lainnya yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Persen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 100 0 0 0 1190 36.6.02.2.8.10.01 Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 415 0 0 0 1191 36.6.02.2.8.10.02 Jumlah pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 415 0 0 0 1192 36.6.03 Kegiatan "" "" "" "" 1193 36.6.03.2.8.01. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1194 36.6.03.2.8.01.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1195 36.6.03.2.8.01.02 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1196 36.6.03.2.8.01.03 Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 19 0 0 0 1197 36.6.03.2.8.01.04 Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 39 0 0 0 1198 36.6.03.2.8.02. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1199 36.6.03.2.8.02.01 Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 2 0 0 0 1200 36.6.03.2.8.02.02 Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 2 0 0 0 1201 36.6.03.2.8.03. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1202 36.6.03.2.8.03.01 Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 2 0 0 0 1203 36.6.03.2.8.03.02 Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Orang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 2100 0 0 0 1204 36.6.03.2.8.03.03 Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1205 36.6.03.2.8.04. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1206 36.6.03.2.8.04.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 5 0 0 0 1207 36.6.03.2.8.04.02 Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 40 0 0 0 1208 36.6.03.2.8.05. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1209 36.6.03.2.8.05.01 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat Orang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 451 0 0 0 1210 36.6.03.2.8.05.02 Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 4 0 0 0 1211 36.6.03.2.8.06. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1212 36.6.03.2.8.06.01 Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1213 36.6.03.2.8.06.02 Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Orang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 72 0 0 0 1214 36.6.03.2.8.06.03 Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik Orang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 100 0 0 0 1215 36.6.03.2.8.06.04 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 2 0 0 0 1216 36.6.03.2.8.07. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1217 36.6.03.2.8.07.01 Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 40 0 0 0 1218 36.6.03.2.8.07.02 Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1219 36.6.03.2.8.07.03 Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 2 0 0 0 1220 36.6.03.2.8.08. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1221 36.6.03.2.8.08.01 Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 20 0 0 0 1222 36.6.03.2.8.08.02 Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Orang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 110 0 0 0 1223 36.6.03.2.8.08.03 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 3 0 0 0 1224 36.6.03.2.8.09. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1225 36.6.03.2.8.09.01 Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 5 0 0 0 1226 36.6.03.2.8.10. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1227 36.6.03.2.8.10.01 Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1228 36.6.03.2.8.10.02 Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1229 36.6.03.2.8.11. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1230 36.6.03.2.8.11.01 Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 9 0 0 0 1231 36.6.03.2.8.11.02 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1232 36.6.03.2.8.12. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1233 36.6.03.2.8.12.01 Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Orang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 50 0 0 0 1234 36.6.03.2.8.12.02 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1235 36.6.03.2.8.12.03 Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1236 36.6.03.2.8.12.04 Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1237 36.6.03.2.8.13. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1238 36.6.03.2.8.13.01 Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 25 0 0 0 1239 36.6.03.2.8.13.02 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 5 0 0 0 1240 36.6.03.2.8.14. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1241 36.6.03.2.8.14.01 Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan Orang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 10 0 0 0 1242 36.6.03.2.8.14.02 Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 4 0 0 0 1243 36.6.03.2.8.14.03 Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1244 36.6.03.2.8.14.04 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1245 36.6.03.2.8.15. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1246 36.6.03.2.8.15.01 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1247 36.6.03.2.8.15.02 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 3 0 0 0 1248 36.6.03.2.8.15.03 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 2 0 0 0 1249 36.6.01 Sasaran "" "" "" "" 1250 36.6.01.2.9.01. Indeks Ketahanan Pangan Daerah Nilai Dinas Ketahanan Pangan 78,71 79,25 0 0 1251 36.6.01.2.9.01.01 Indeks Ketahanan Pangan Daerah NIlai Dinas Ketahanan Pangan 78,71 79,25 0 0 1252 36.6.02 Program "" "" "" "" 1253 36.6.02.2.9.01. Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan Persen Dinas Ketahanan Pangan 22,22 50 0 0 1254 36.6.02.2.9.01.01 Jumlah daerah rawan pangan kecamatan Dinas Ketahanan Pangan 4 9 0 0 1255 36.6.02.2.9.01.02 Jumlah total daerah (18 kecamatan) kecamatan Dinas Ketahanan Pangan 18 18 0 0 1256 36.6.02.2.9.02. Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan Persen Dinas Ketahanan Pangan 38,75 104 0 0 1257 36.6.02.2.9.02.01 Jumlah sertifikat/registerJumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sebanyak 400 Sertifikat/Register Sertifikat/Register Dinas Ketahanan Pangan 400 400 0 0 1258 36.6.02.2.9.02.02 Jumlah Sertifikat/Register tahun perhitungan/berjalan Sertifikat/Register Dinas Ketahanan Pangan 27 40 0 0 1259 36.6.02.2.9.02.03 Jumlah Sertifikat tahun sebelumnya Sertifikat/Register Dinas Ketahanan Pangan 128 349 0 0 1260 36.6.02.2.9.02.04 Jumlah Sertifikat tahun sebelumnya N-1 Sertifikat/Register Dinas Ketahanan Pangan - 27 0 0 1261 36.6.02.2.9.02.05 Jumlah Total Sertifikat/Register Sertifikat/Register Dinas Ketahanan Pangan 155 416 0 0 1262 36.6.02.2.9.03. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Persen Dinas Ketahanan Pangan 78,35 117,4 0 0 1263 36.6.02.2.9.03.01 Jumlah cadangan pangan provinsi Kg Dinas Ketahanan Pangan 1035079,01 443521,62 0 0 1264 36.6.02.2.9.03.02 Jumlah kebutuhan pangan provinsi Kg Dinas Ketahanan Pangan 1344000 377781 0 0 1265 36.6.02.2.9.04. Skor Pola Pangan Harapan Persen Dinas Ketahanan Pangan 93,3 92,16 0 0 1266 36.6.02.2.9.04.01 Skor PPH Kelompok Padi-padian Persen Dinas Ketahanan Pangan 25 25 0 0 1267 36.6.02.2.9.04.02 Skor PPH Kelompok Umbi-umbian Persen Dinas Ketahanan Pangan 1,2 1 0 0 1268 36.6.02.2.9.04.03 Skor PPH Kelompok lain-lain Persen Dinas Ketahanan Pangan 67,1 66,16 0 0 1269 36.6.03 Kegiatan "" "" "" "" 1270 36.6.03.2.9.01. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi "" Dinas Ketahanan Pangan "" "" 1271 36.6.03.2.9.01.01 Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia Unit Dinas Ketahanan Pangan - - 0 0 1272 36.6.03.2.9.01.02 Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia Unit Dinas Ketahanan Pangan - - 0 0 1273 36.6.03.2.9.01.03 Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia Unit Dinas Ketahanan Pangan - - 0 0 1274 36.6.03.2.9.01.04 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik Laporan Dinas Ketahanan Pangan 1 1 0 0 1275 36.6.03.2.9.01.05 Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan Dokumen Dinas Ketahanan Pangan 1 - 0 0 1276 36.6.03.2.9.02. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan "" Dinas Ketahanan Pangan "" "" 1277 36.6.03.2.9.02.01 Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Laporan Dinas Ketahanan Pangan 1 1 0 0 1278 36.6.03.2.9.02.02 Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia Laporan Dinas Ketahanan Pangan - - 0 0 1279 36.6.03.2.9.02.03 Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Laporan Dinas Ketahanan Pangan 12 1 0 0 1280 36.6.03.2.9.02.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Dokumen Dinas Ketahanan Pangan 12 0 0 0 1281 36.6.03.2.9.02.05 Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan Unit Dinas Ketahanan Pangan 44 44 0 0 1282 36.6.03.2.9.02.06 Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Dokumen Dinas Ketahanan Pangan 1 - 0 0 1283 36.6.03.2.9.03. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi "" Dinas Ketahanan Pangan "" "" 1284 36.6.03.2.9.03.01 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi Laporan Dinas Ketahanan Pangan 12 3 0 0 1285 36.6.03.2.9.03.02 Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Dokumen Dinas Ketahanan Pangan 1 - 0 0 1286 36.6.03.2.9.03.03 Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Laporan Dinas Ketahanan Pangan 1 3 0 0 1287 36.6.03.2.9.03.04 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara Ton Dinas Ketahanan Pangan - - 0 0 1288 36.6.03.2.9.04. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat "" Dinas Ketahanan Pangan "" "" 1289 36.6.03.2.9.04.01 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal Laporan Dinas Ketahanan Pangan - - 0 0 1290 36.6.03.2.9.05. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi "" Dinas Ketahanan Pangan "" "" 1291 36.6.03.2.9.05.01 Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Dokumen Dinas Ketahanan Pangan 20 3 0 0 1292 36.6.03.2.9.05.02 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Laporan Dinas Ketahanan Pangan 12 4 0 0 1293 36.6.03.2.9.05.03 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun Laporan Dinas Ketahanan Pangan 9 - 0 0 1294 36.6.03.2.9.06. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi "" Dinas Ketahanan Pangan "" "" 1295 36.6.03.2.9.06.01 Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan Dokumen Dinas Ketahanan Pangan 1 1 0 0 1296 36.6.03.2.9.07. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi "" Dinas Ketahanan Pangan "" "" 1297 36.6.03.2.9.07.01 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi Dokumen Dinas Ketahanan Pangan 4 2 0 0 1298 36.6.03.2.9.07.02 Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Dokumen Dinas Ketahanan Pangan 4 5 0 0 1299 36.6.03.2.9.08. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota "" Dinas Ketahanan Pangan "" "" 1300 36.6.03.2.9.08.01 Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina Dokumen Dinas Ketahanan Pangan 1 3 0 0 1301 36.6.03.2.9.08.02 Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sertifikat Dinas Ketahanan Pangan 27 39 0 0 1302 36.6.03.2.9.08.03 Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Dinas Ketahanan Pangan 98 221 0 0 1303 36.6.03.2.9.08.04 Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Dinas Ketahanan Pangan - 15 0 0 1304 36.6.03.2.9.08.05 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Dokumen Dinas Ketahanan Pangan - - 0 0 1305 36.6.01 Sasaran "" "" "" "" 1306 36.6.01.2.10.01. Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan Persen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 100 100 0 0 1307 36.6.01.2.10.01.01 Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah + Jumlah Dokumen Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah + Jumlah Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah di Provinsi pada Tahun n Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5 3 0 0 1308 36.6.01.2.10.01.02 Total presentase rencana pengadaan tanah + redistribusi tanah dan ganti rugi tanah + penggunaan tanah di Tahun N Persen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 100 100 0 0 1309 36.6.02 Program "" "" "" "" 1310 36.6.02.2.10.01. Persentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota Persen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 100 100 0 0 1311 36.6.02.2.10.01.01 Persentase hasil penggunaan tanah Persen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 100 100 0 0 1312 36.6.02.2.10.02. Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu Persen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 100 - 0 0 1313 36.6.02.2.10.02.01 Persentase hasil pengadaan tanah Persen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1314 36.6.02.2.10.03. Presentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Persen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1315 36.6.02.2.10.03.01 Persentase hasil redistribusi tanah dan ganti rugi tanah Persen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1316 36.6.03 Kegiatan "" "" "" "" 1317 36.6.03.2.10.01. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi "" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman "" "" 1318 36.6.03.2.10.01.01 Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 1 0 0 1319 36.6.03.2.10.02. Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah "" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman "" "" 1320 36.6.03.2.10.02.01 Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah Berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA) Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1321 36.6.03.2.10.03. Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN) "" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman "" "" 1322 36.6.03.2.10.03.01 Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1323 36.6.03.2.10.04. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi "" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman "" "" 1324 36.6.03.2.10.04.01 Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1325 36.6.03.2.10.04.02 Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Berita Acara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1326 36.6.03.2.10.05. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi "" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman "" "" 1327 36.6.03.2.10.05.01 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1328 36.6.03.2.10.05.02 Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan Laporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1329 36.6.03.2.10.06. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi "" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman "" "" 1330 36.6.03.2.10.06.01 Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 - 0 0 1331 36.6.03.2.10.06.02 Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria Berita Acara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 1 0 0 1332 36.6.03.2.10.07. Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi "" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman "" "" 1333 36.6.03.2.10.07.01 Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1334 36.6.03.2.10.07.02 Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1335 36.6.03.2.10.08. Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi "" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman "" "" 1336 36.6.03.2.10.08.01 Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Laporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1337 36.6.03.2.10.08.02 Penetapan batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi oleh Gubernur Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1338 36.6.03.2.10.09. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong "" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman "" "" 1339 36.6.03.2.10.09.01 Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong Laporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1340 36.6.03.2.10.10. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong "" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman "" "" 1341 36.6.03.2.10.10.01 Jumlah Laporan Tanah kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang Diinventarisasi Laporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1342 36.6.03.2.10.10.02 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1343 36.6.03.2.10.11. Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi "" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman "" "" 1344 36.6.03.2.10.11.01 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi Laporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1345 36.6.03.2.10.11.02 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - 1 0 0 1346 36.6.03.2.10.11.03 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah Sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1347 36.6.03.2.10.11.04 Jumlah Dokumen Fasilitasi Penetapan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1348 36.6.03.2.10.12. Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi "" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman "" "" 1349 36.6.03.2.10.12.01 Jumlah Dokumen Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1350 36.6.03.2.10.13. Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Aset Pemerintah "" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman "" "" 1351 36.6.03.2.10.13.01 Jumlah Data aset Tanah Pemerintah Laporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1352 36.6.03.2.10.13.02 Jumlah Data tanah Mlik Masyarakat Miskin Laporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1353 36.6.03.2.10.14. Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat "" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman "" "" 1354 36.6.03.2.10.14.01 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1355 36.6.03.2.10.14.02 Jumlah Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1356 36.6.03.2.10.14.03 Jumlah Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1357 36.6.03.2.10.15. Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Provinsi "" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman "" "" 1358 36.6.03.2.10.15.01 Jumlah Dokumen Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1359 36.6.03.2.10.15.02 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1360 36.6.03.2.10.16. Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan "" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman "" "" 1361 36.6.03.2.10.16.01 Jumlah Imeum Mukim/Keuchik yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Pertanahan Orang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1362 36.6.03.2.10.17. Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil "" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman "" "" 1363 36.6.03.2.10.17.01 Jumlah data Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi di wilayah Pesisir Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1364 36.6.03.2.10.17.02 Jumlah Data Sempadan Pantai yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1365 36.6.03.2.10.17.03 Jumlah Data Tanah Wilayah Perbatasan yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1366 36.6.03.2.10.17.04 Jumlah Data Wilayah Pulau Terpencil yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1367 36.6.03.2.10.18. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) "" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman "" "" 1368 36.6.03.2.10.18.01 Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1369 36.6.03.2.10.18.02 Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1370 36.6.03.2.10.18.03 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1371 36.6.03.2.10.19. Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan "" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman "" "" 1372 36.6.03.2.10.19.01 Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1373 36.6.03.2.10.19.02 Jumlah Layanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan Layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 0 0 1374 36.6.01 Sasaran "" "" "" "" 1375 36.6.01.2.11.01. Indeks Kualitas Udara (IKU) "" "" "" "" 1376 36.6.01.2.11.01.01 Indeks Kualitas Udara (IKU) Nilai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 66,67 69,74 0 0 1377 36.6.01.2.11.01.02 Indeks Kualitas Air (IKA) Nilai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 58,93 54,32 0 0 1378 36.6.01.2.11.01.03 Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Nilai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 82,95 85,46 0 0 1379 36.6.02 Program "" "" "" "" 1380 36.6.02.2.11.01. Persentase Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti Persen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 100 100 0 0 1381 36.6.02.2.11.01.02 Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti Laporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 70 26 0 0 1382 36.6.02.2.11.01.01 Jumlah Pengaduan yang masuk Laporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 70 26 0 0 1383 36.6.02.2.11.02. Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Persen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 14,29 14,29 0 0 1384 36.6.02.2.11.02.01 Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 1 0 0 1385 36.6.02.2.11.02.02 Jumlah dokumen peningkatan kapasitas dalam pengelolaan kehati dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 1 0 0 1386 36.6.02.2.11.02.03 Jumlah dokumen sarana dan prasarana pengelolaan kehati yang dikelola) tahun berjalan dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0 0 0 0 1387 36.6.02.2.11.02.04 Target pengelolaan 5 tahun (14 dokumen) dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 14 14 0 0 1388 36.6.02.2.11.03. Persentase Penanganan Sampah sesuai kewenangan provinsi Persen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 100 101,55 0 0 1389 36.6.02.2.11.03.01 Jumlah sampah kerjasama tahun n ton Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 120 262 0 0 1390 36.6.02.2.11.03.02 Jumlah target volume sampah yang ditangani tahun n ton Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 120 258 0 0 1391 36.6.02.2.11.04. Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup Persen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 84 86,87 0 0 1392 36.6.02.2.11.04.01 Jumlah Industri yang Taat Tahun ini Unit Usaha Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 105 139 0 0 1393 36.6.02.2.11.04.02 Jumlah Industri yang Taat Tahun lalu Unit Usaha Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0 0 0 0 1394 36.6.02.2.11.05. Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) Persen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 17,65 17,65 0 0 1395 36.6.02.2.11.05.01 Jumlah MHA yang telah diberikan pengelolaan Hutan Adat dan ditetapkan oleh Kementerian LHK Orang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3 3 0 0 1396 36.6.02.2.11.05.02 MHA yang potensial yang diakui pemerintah (17 MHA potensial) Orang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 17 17 0 0 1397 36.6.02.2.11.06. Presentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3 Persen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 100 100 0 0 1398 36.6.02.2.11.06.02 Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 yang dilaksanakan Perusahaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 5 0 0 1399 36.6.02.2.11.07. Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Persen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 53,49 64 0 0 1400 36.6.02.2.11.07.02 Jumlah lokasi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup titik lokasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 20 112 0 0 1401 36.6.02.2.11.07.03 Jumlah Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup titik lokasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 17 0 0 0 1402 36.6.02.2.11.07.04 Jumlah Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup titik lokasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 55 64 0 0 1403 36.6.02.2.11.07.05 target lokasi 5 tahun titik lokasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 172 275 0 0 1404 36.6.02.2.11.08. Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan Persen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 21 21,8 0 0 1405 36.6.02.2.11.08.01 Indikator Kinerja Peningkatan Kompetensi Persen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 43,3 41,6 0 0 1406 36.6.02.2.11.08.02 Indikator Kinerja Pelayanan Persen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 56 61,5 0 0 1407 36.6.02.2.11.08.03 Total Indikator Kinerja Persen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 473,5 473,5 0 0 1408 36.6.02.2.11.09. Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaga/Kab.kota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 159 135 0 0 1409 36.6.02.2.11.09.01 Jumlah sekolah adiwiyata/Lembaga Sekolah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 159 135 0 0 1410 36.6.02.2.11.09.02 Jumlah Kota Adipura yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun berjalan Kota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 7 7 0 0 1411 36.6.02.2.11.10. Persentaase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Persen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 141,67 100 0 0 1412 36.6.02.2.11.10.01 Jumlah lembaga yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup Lembaga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 60 0 0 0 1413 36.6.02.2.11.10.02 Jumlah lembaga keseluruhan yang akan dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan hidup Lembaga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 85 0 0 0 1414 36.6.02.2.11.11. Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkulaitas Persen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 100 100 0 0 1415 36.6.02.2.11.11.01 Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun yang sudah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3 6 0 0 1416 36.6.02.2.11.11.02 Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang divalidasi yang sudah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB ) Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3 6 0 0 1417 36.6.02.2.11.11.03 Jumlah Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun dan yang divalidasi Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0 0 0 0 1418 36.6.03 Kegiatan "" "" "" "" 1419 36.6.03.2.11.01. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi "" Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan "" "" 1420 36.6.03.2.11.01.01 Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 0 0 0 1421 36.6.03.2.11.01.02 Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2 4 0 0 1422 36.6.03.2.11.02. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi "" Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan "" "" 1423 36.6.03.2.11.02.01 Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3 0 0 0 1424 36.6.03.2.11.02.02 Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2 0 0 0 1425 36.6.03.2.11.03. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil "" Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan "" "" 1426 36.6.03.2.11.03.01 Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 0 0 0 1427 36.6.03.2.11.04. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup "" Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan "" "" 1428 36.6.03.2.11.04.01 Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5 1 0 0 1429 36.6.03.2.11.04.02 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 11 1 0 0 1430 36.6.03.2.11.04.03 Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 8 0 0 0 1431 36.6.03.2.11.05. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup "" Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan "" "" 1432 36.6.03.2.11.05.01 Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Laporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 12 12 0 0 1433 36.6.03.2.11.05.02 Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi Lokasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 0 0 0 1434 36.6.03.2.11.05.03 Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan Titik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3 0 0 0 1435 36.6.03.2.11.06. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup "" Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan "" "" 1436 36.6.03.2.11.06.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 0 0 0 1437 36.6.03.2.11.06.02 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 0 0 0 1438 36.6.03.2.11.06.03 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 0 0 0 1439 36.6.03.2.11.06.04 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 0 0 0 1440 36.6.03.2.11.06.05 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 0 0 0 1441 36.6.03.2.11.07. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi "" Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan "" "" 1442 36.6.03.2.11.07.01 Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 1 0 0 1443 36.6.03.2.11.07.02 Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi Ha Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 0 0 0 1444 36.6.03.2.11.07.03 Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi Ha Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 0 0 0 1445 36.6.03.2.11.07.04 Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi Ha Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 0 0 0 1446 36.6.03.2.11.07.05 Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi Ha Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 0 0 0 1447 36.6.03.2.11.07.06 Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Orang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 100 20 0 0 1448 36.6.03.2.11.07.07 Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola Unit Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 0 0 0 1449 36.6.03.2.11.08. Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi "" Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan "" "" 1450 36.6.03.2.11.08.01 Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 5 0 0 1451 36.6.03.2.11.08.02 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2 1 0 0 1452 36.6.03.2.11.09. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungandan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi "" Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan "" "" 1453 36.6.03.2.11.09.01 Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 16 16 0 0 1454 36.6.03.2.11.09.02 Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD Orang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 28 0 0 0 1455 36.6.03.2.11.09.03 Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Laporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 125 0 0 0 1456 36.6.03.2.11.09.04 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 0 0 0 1457 36.6.03.2.11.10. Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH "" Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan "" "" 1458 36.6.03.2.11.10.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 1 0 0 1459 36.6.03.2.11.11. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH "" Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan "" "" 1460 36.6.03.2.11.11.01 Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2 3 0 0 1461 36.6.03.2.11.12. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi "" Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan "" "" 1462 36.6.03.2.11.12.01 Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH Lembaga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 15 348 0 0 1463 36.6.03.2.11.12.02 Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2 1 0 0 1464 36.6.03.2.11.12.03 Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat Orang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 870 150 0 0 1465 36.6.03.2.11.12.04 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat Keluarga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 269 288 0 0 1466 36.6.03.2.11.13. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi "" Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan "" "" 1467 36.6.03.2.11.13.01 Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH Entitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 75 100 0 0 1468 36.6.03.2.11.14. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi "" Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan "" "" 1469 36.6.03.2.11.14.01 Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Diitangani Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 20 20 0 0 1470 36.6.03.2.11.14.02 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4 0 0 0 1471 36.6.03.2.11.15. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional "" Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan "" "" 1472 36.6.03.2.11.15.01 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 0 0 0 1473 36.6.03.2.11.15.02 Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional Ton Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 0 0 0 1474 36.6.03.2.11.15.03 Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik Unit Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 0 0 0 1475 36.6.03.2.11.15.04 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 0 0 0 1476 36.6.03.2.11.15.05 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 0 0 0 1477 36.6.03.2.11.15.06 Jumlah Volume Sampah dari Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan Ton Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 120 258 0 0 1478 36.6.03.2.11.15.07 Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia Unit Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 0 0 0 1479 36.6.01 Sasaran "" "" "" "" 1480 36.6.01.2.12.01. Persentase Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi Persen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 100 0 0 0 1481 36.6.01.2.12.01.01 Jumlah database kependudukan tingkat provinsi yang disediakan setiap tahun Angka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 2 0 0 0 1482 36.6.01.2.12.01.02 Jumlah database kependudukan tingkat provinsi yang harus tersedia setiap tahun Angka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 2 0 0 0 1483 36.6.02 Program "" "" "" "" 1484 36.6.02.2.12.01. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun Persen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 96.16 0 0 0 1485 36.6.02.2.12.01.01 Jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran Orang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 3.514.981 0 0 0 1486 36.6.02.2.12.01.02 Jumlah seluruh penduduk usia 0-17 tahun Orang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 3.554.809 0 0 0 1487 36.6.02.2.12.02. Persentase cakupan kepemilikan akta kematian pada seluruh peristiwa kematian Persen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 100 0 0 0 1488 36.6.02.2.12.02.01 Jumlah akta kematian yang diterbitkan dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 175.295 0 0 0 1489 36.6.02.2.12.02.02 Jumlah seluruh kematian yang dilaporkan dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 175.295 0 0 0 1490 36.6.02.2.12.03. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang sudah bercerai Persen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 100 0 0 0 1491 36.6.02.2.12.03.01 Jumlah akta perceraian yang diterbitkan dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 50.331 0 0 0 1492 36.6.02.2.12.03.02 Jumlah seluruh perceraian yang dilaporkan dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 50.331 0 0 0 1493 36.6.02.2.12.04. Persentase cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang menikah Persen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 100 0 0 0 1494 36.6.02.2.12.04.01 Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 3.059.989 0 0 0 1495 36.6.02.2.12.04.02 Jumlah seluruh perkawinan yang dilaporkan dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 3.059.989 0 0 0 1496 36.6.02.2.12.05. Persentase Cakupan layanan pendaftaran penduduk Persen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 100 0 0 0 1497 36.6.02.2.12.05.01 Jumlah layanan dokumen pendaftaran penduduk yang dilaksanakan Layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 7 0 0 0 1498 36.6.02.2.12.05.02 seluruh jumlah layanan dokumen pendaftaran penduduk Layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 7 0 0 0 1499 36.6.02.2.12.06. Persentase Cakupan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang Memanfaatkan Data Kependudukan Persen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 33,33 0 0 0 1500 36.6.02.2.12.06.01 Jumlah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang memanfaatan data PD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 11 0 0 0 1501 36.6.02.2.12.06.02 Jumlah seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi PD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 33 0 0 0 1502 36.6.02.2.12.07. Persentase Cakupan Database Kependudukan Persen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 100 0 0 0 1503 36.6.02.2.12.07.01 Jumlah database kependudukan tingkat provinsi yang disediakan setiap tahun Angka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 2 0 0 0 1504 36.6.02.2.12.07.02 Jumlah database kependudukan tingkat provinsi yang harus tersedia setiap tahun Angka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 2 0 0 0 1505 36.6.03 Kegiatan "" "" "" "" 1506 36.6.03.2.12.01. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1507 36.6.03.2.12.01.01 Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1508 36.6.03.2.12.01.02 Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1509 36.6.03.2.12.01.03 Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1510 36.6.03.2.12.01.04 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1511 36.6.03.2.12.01.05 Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1512 36.6.03.2.12.02. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1513 36.6.03.2.12.02.01 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1514 36.6.03.2.12.02.02 Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1515 36.6.03.2.12.02.03 Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1516 36.6.03.2.12.02.04 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1517 36.6.03.2.12.02.05 Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1518 36.6.03.2.12.03. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1519 36.6.03.2.12.03.01 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1520 36.6.03.2.12.03.02 Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1521 36.6.03.2.12.04. Pelayanan Pencatatan Sipil "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1522 36.6.03.2.12.04.01 Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Ditetapkan Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1523 36.6.03.2.12.04.02 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1524 36.6.03.2.12.04.03 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1525 36.6.03.2.12.04.04 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1526 36.6.03.2.12.04.05 Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1527 36.6.03.2.12.05. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1528 36.6.03.2.12.05.01 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1529 36.6.03.2.12.05.02 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1530 36.6.03.2.12.05.03 Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1531 36.6.03.2.12.05.04 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1532 36.6.03.2.12.05.05 Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1533 36.6.03.2.12.06. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1534 36.6.03.2.12.06.01 Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1535 36.6.03.2.12.06.02 Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1536 36.6.03.2.12.07. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1537 36.6.03.2.12.07.01 Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1538 36.6.03.2.12.07.02 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1539 36.6.03.2.12.08. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1540 36.6.03.2.12.08.01 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1541 36.6.03.2.12.08.02 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1542 36.6.03.2.12.08.03 Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1543 36.6.03.2.12.08.04 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1544 36.6.03.2.12.08.05 Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 2 0 0 0 1545 36.6.03.2.12.08.06 Jumlah Dokumen Hasil kerjasama Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1546 36.6.03.2.12.08.07 Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1547 36.6.03.2.12.09. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1548 36.6.03.2.12.09.01 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1549 36.6.03.2.12.09.02 Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Orang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1550 36.6.03.2.12.10. Penyediaan Profil Kependudukan "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1551 36.6.03.2.12.10.01 Jumlah Dokumen penyediaan data kependudukan Provinsi Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1552 36.6.03.2.12.10.02 Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1553 36.6.01 Sasaran "" "" "" "" 1554 36.6.01.2.13.01. Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal Persen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8,24 4,77 0 0 1555 36.6.01.2.13.01.01 Jumlah Desa Sangat Tertinggal Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 1 0 0 1556 36.6.01.2.13.01.02 Jumlah Desa Tertinggal Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100 58 0 0 1557 36.6.01.2.13.01.03 Jumlah Desa di Provinsi Banten (berdasarkan data IDM, Kemendestrans RI) Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1238 1238 0 0 1558 36.6.01.2.13.02. Persentase Desa Berkategori Maju Persen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 28,51 30,53 0 0 1559 36.6.01.2.13.02.01 Jumlah Desa Kategori Maju Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 319 378 0 0 1560 36.6.01.2.13.02.02 Total Jumlah Desa di Provinsi Banten (berdasarkan data IDM, Kemendestrans RI) Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1238 1238 0 0 1561 36.6.02 Program "" "" "" "" 1562 36.6.02.2.13.01. Persentase fasilitasi administrasi pemerintahan desa sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang Persen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10,26 11,99 0 0 1563 36.6.02.2.13.01.01 desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang yang terfasilitasi untuk peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 110 129 0 0 1564 36.6.02.2.13.01.02 desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang (1076 desa) desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 110 1076 0 0 1565 36.6.02.2.13.02. Cakupan jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat di desa sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang Lembaga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 80 1682 0 0 1566 36.6.02.2.13.02.01 Jumlah lembaga kemasyarakatan desa, lembaga hukum adat, lembaga adat dan sosial budaya adat yang difasilitasi Lembaga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 80 1682 0 0 1567 36.6.02.2.13.03. Cakupan Jumlah Kelembagaan Desa yang memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Lembaga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 68 1682 0 0 1568 36.6.02.2.13.03.01 Jumlah Lembaga Pemerintahan, Lembaga Masyarakat dan Badan Kerjasama Desa/Kelurahan yang difasilitasi Lembaga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 68 1682 0 0 1569 36.6.02.2.13.04. Persentase desa yang melakukan kerjasama Persen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 1,79 0 0 1570 36.6.02.2.13.04.01 Jumlah Desa Perbatasan yang melakukan kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 3 0 0 1571 36.6.02.2.13.04.02 Jumlah Desa Perbatasan antar kabupaten (168 desa) Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 168 0 0 1572 36.6.03 Kegiatan "" "" "" "" 1573 36.6.03.2.13.01. Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat "" Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa "" "" 1574 36.6.03.2.13.01.01 Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1 0 0 1575 36.6.03.2.13.01.02 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 2 0 0 1576 36.6.03.2.13.01.03 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1 0 0 1577 36.6.03.2.13.01.04 Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Unit Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1578 36.6.03.2.13.02. Fasilitasi Kerjasama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi "" Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa "" "" 1579 36.6.03.2.13.02.01 Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 2 0 0 1580 36.6.03.2.13.02.02 Jumlah Dokumen Kerjasama yang Dilaksanakan Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 2 0 0 1581 36.6.03.2.13.02.03 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1 0 0 1582 36.6.03.2.13.03. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa "" Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa "" "" 1583 36.6.03.2.13.03.01 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1584 36.6.03.2.13.03.02 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1585 36.6.03.2.13.03.03 Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1 0 0 1586 36.6.03.2.13.03.04 jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1 0 0 1587 36.6.03.2.13.03.05 Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1588 36.6.03.2.13.03.06 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1589 36.6.03.2.13.03.07 jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1590 36.6.03.2.13.03.08 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1 0 0 1591 36.6.03.2.13.03.09 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1 0 0 1592 36.6.03.2.13.03.10 Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina Orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1420 288 0 0 1593 36.6.03.2.13.03.11 Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 267 0 0 1594 36.6.03.2.13.03.12 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1 0 0 1595 36.6.03.2.13.03.13 Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1596 36.6.03.2.13.03.14 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1597 36.6.03.2.13.03.15 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1598 36.6.03.2.13.03.16 Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1 0 0 1599 36.6.03.2.13.03.17 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1600 36.6.03.2.13.03.18 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 0 0 0 1601 36.6.03.2.13.03.19 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1602 36.6.03.2.13.03.20 Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 2 0 0 1603 36.6.03.2.13.03.21 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa Laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 0 0 0 1604 36.6.03.2.13.03.22 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1605 36.6.03.2.13.04. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota "" Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa "" "" 1606 36.6.03.2.13.04.01 Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1607 36.6.03.2.13.04.02 Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1608 36.6.03.2.13.04.03 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya Lembaga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 80 1682 0 0 1609 36.6.03.2.13.04.04 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat unit Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1670 772 0 0 1610 36.6.03.2.13.04.05 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 3 0 0 1611 36.6.03.2.13.04.06 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1 0 0 1612 36.6.03.2.13.04.07 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 1 0 0 1613 36.6.03.2.13.04.08 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1614 36.6.03.2.13.04.09 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 5 0 0 1615 36.6.03.2.13.04.10 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerjasama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1616 36.6.03.2.13.04.11 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1617 36.6.03.2.13.05. Pengembangan Data/Informasi "" Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa "" "" 1618 36.6.03.2.13.05.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan KampungAdat di 5 Wilayah Adat Orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1619 36.6.03.2.13.05.02 Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1620 36.6.03.2.13.06. Pemberdayaan Masyarakat Kampung "" Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa "" "" 1621 36.6.03.2.13.06.01 Jumlah Laporan Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional Laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1622 36.6.03.2.13.06.02 Jumlah Pengembangan Teknologi Tepat Guna Laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1623 36.6.03.2.13.07. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan "" Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa "" "" 1624 36.6.03.2.13.07.01 Jumlah Laporan Pelaksanaan Bulan Bakti GotongRoyong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi dan Nasional Laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1625 36.6.03.2.13.08. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung "" Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa "" "" 1626 36.6.03.2.13.08.01 Jumlah Sanggar PKK di Kampung Unit Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1627 36.6.03.2.13.08.02 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelatihan dan Bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di Kampung Orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1628 36.6.03.2.13.09. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kampung "" Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa "" "" 1629 36.6.03.2.13.09.01 Jumlah Laporan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kampung Laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1630 36.6.03.2.13.09.02 Jumlah Laporan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional Laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1631 36.6.03.2.13.10. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung "" Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa "" "" 1632 36.6.03.2.13.10.01 Jumlah Laporan Evaluasi dan Monitoring P3MD, PPMD dan Penggunaan Dana Kampung Laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1633 36.6.03.2.13.10.02 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pembina Teknis Pemerintah Kampung (PTPK) Orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1634 36.6.03.2.13.10.03 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Lomba Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1635 36.6.03.2.13.10.04 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Penyusunan Penataan dan Kewenangan Kampung Adat Orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 1636 36.6.01 Sasaran "" "" "" "" 1637 36.6.01.2.14.01. Angka Kelahiran Total TFR (Total Fertility Rate) WUS usia 15-49 tahun Nilai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1.96 0 0 0 1638 36.6.01.2.14.01.01 Jumlah Anak yang dilahirkan oleh seorang Perempuan selama masa Reproduksinya (15-49 Tahun) Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1639 36.6.01.2.14.01.02 Age Specific Fertility Rate (ASFR) untuk wanita pada kelompok usia ke i % Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1640 36.6.01.2.14.01.03 Jumlah Kelompok Perempuan dengan Usia 15-49 Tahun Kelompok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1641 36.6.02 Program "" "" "" "" 1642 36.6.02.2.14.01. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Spesific Fertility Rate) Nilai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 22,3 0 0 0 1643 36.6.02.2.14.01.01 Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun selama setahun per 1000 perempuan % Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1644 36.6.02.2.14.01.02 ASFR (Banyaknya kelahiran tiap 1000 perempuan pada kelompok umur tertentu) % Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 14.3 0 0 0 1645 36.6.02.2.14.02. Angka prevalensi kontrasepsi modern Persen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 59.6 0 0 0 1646 36.6.02.2.14.02.01 Wanita kawin usia 15-49 tahun yang menggunakan kontrasepsi modern (KB IUD, Implant, MOP, MOW, Suntik, Pil, Kondom dan MAL) pada saat pengamatan Orang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 182.211 0 0 0 1647 36.6.02.2.14.02.02 Modern Contracetive (mCPR) Persen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 59.6 0 0 0 1648 36.6.02.2.14.03. Median kawin pertama perempuan pada kelompok umur 10-49 tahun Tahun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 22.3 0 0 0 1649 36.6.02.2.14.03.01 Umur dimana median atau 50 persen dari semua wanita kelompok umur 10-49 tahun yang sudah kawin "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - "" 1650 36.6.02.2.14.03.02 semua perempuan kelompok umur 10-49 tahun yang sudah kawin "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - "" 1651 36.6.03 Kegiatan "" "" "" "" 1652 36.6.03.2.14.01. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - "" 1653 36.6.03.2.14.01.01 Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1654 36.6.03.2.14.01.02 Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1655 36.6.03.2.14.01.03 Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1656 36.6.03.2.14.01.04 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1657 36.6.03.2.14.01.05 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1658 36.6.03.2.14.01.06 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1659 36.6.03.2.14.01.07 Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1660 36.6.03.2.14.01.08 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan PojokKependudukan/PJK Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1661 36.6.03.2.14.01.09 Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1662 36.6.03.2.14.01.10 Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1663 36.6.03.2.14.01.11 Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1664 36.6.03.2.14.01.12 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1665 36.6.03.2.14.02. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1666 36.6.03.2.14.02.01 Jumlah Dokumen Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1667 36.6.03.2.14.02.02 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1668 36.6.03.2.14.02.03 Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1669 36.6.03.2.14.02.04 Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1670 36.6.03.2.14.03. Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System /Peringatan Dini) "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1671 36.6.03.2.14.03.01 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1672 36.6.03.2.14.03.02 Jumlah Dokumen Hasil Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1673 36.6.03.2.14.04. Penyelarasan Kebijakan Kependudukan Pemerintah Daerah Provinsi Papua "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1674 36.6.03.2.14.04.01 Jumlah Kebijakan Kependudukan OAP yang Disusun Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1675 36.6.03.2.14.05. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1676 36.6.03.2.14.05.01 Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1677 36.6.03.2.14.05.02 Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1678 36.6.03.2.14.05.03 Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1679 36.6.03.2.14.05.04 Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1680 36.6.03.2.14.05.05 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1681 36.6.03.2.14.05.06 Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1682 36.6.03.2.14.05.07 Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1683 36.6.03.2.14.05.08 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1684 36.6.03.2.14.06. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1685 36.6.03.2.14.06.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1686 36.6.03.2.14.06.02 Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 3 0 0 0 1687 36.6.03.2.14.06.03 Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1688 36.6.03.2.14.07. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1689 36.6.03.2.14.07.01 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1690 36.6.03.2.14.07.02 Jumlah Unit Hasil Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal Unit Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1691 36.6.03.2.14.07.03 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1692 36.6.03.2.14.07.04 Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana Orang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 120 0 0 0 1693 36.6.03.2.14.07.05 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 0 0 1694 36.6.03.2.14.07.06 Jumlah PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1695 36.6.03.2.14.07.07 Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1696 36.6.03.2.14.07.08 Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1697 36.6.03.2.14.07.09 Tersedianya Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1698 36.6.03.2.14.07.10 Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1699 36.6.03.2.14.07.11 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1700 36.6.03.2.14.07.12 Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pengembangan Keluarga Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1701 36.6.03.2.14.07.13 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1702 36.6.03.2.14.07.14 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1703 36.6.03.2.14.07.15 Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Unit Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1704 36.6.03.2.14.07.16 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1705 36.6.03.2.14.08. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga "" Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana "" "" 1706 36.6.03.2.14.08.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1707 36.6.03.2.14.08.02 Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 66 0 0 0 1708 36.6.03.2.14.08.03 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1709 36.6.03.2.14.08.04 Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Se Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 3 0 0 0 1710 36.6.03.2.14.08.05 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - 0 0 0 1711 36.6.01 Sasaran "" "" "" "" 1712 36.6.01.2.15.01. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi "" Dinas Perhubungan "" "" 1713 36.6.01.2.15.01.01 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Nilai Dinas Perhubungan 80 86,17 0 0 1714 36.6.01.2.15.02. Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan "" Dinas Perhubungan 21 24,72 1715 36.6.01.2.15.02.01 Jumlah kecelakaan (AKAP + perintis) kasus Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1716 36.6.01.2.15.02.02 Jumlah trayek (AKAP + perintis) trayek Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1717 36.6.01.2.15.03. Rasio Konektivitas Provinsi Persen Dinas Perhubungan 69,14 70 0 0 1718 36.6.01.2.15.03.01 Indikator Kinerja 1 (IK1) Persen Dinas Perhubungan 1 1 0 0 1719 36.6.01.2.15.03.02 Jumlah Trayek yang dilayani provinsi (jumlah trayek perintis ditambah trayek AKDP) trayek Dinas Perhubungan 162 165 0 0 1720 36.6.01.2.15.03.03 bobot angkutan jalan Nilai Dinas Perhubungan 70 70 0 0 1721 36.6.01.2.15.03.04 bobot trayek Nilai Dinas Perhubungan 1 1 0 0 1722 36.6.01.2.15.03.05 Jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut (jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKDP dalam kurun waktu tertentu) trayek Dinas Perhubungan 162 165 0 0 1723 36.6.01.2.15.03.06 Indikator Kinerja 2 (IK2) Persen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1724 36.6.01.2.15.03.07 Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb (jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil) Lintasan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1725 36.6.01.2.15.03.08 bobot lintas Nilai Dinas Perhubungan 30 30 0 0 1726 36.6.01.2.15.03.09 Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu) Lintasan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1727 36.6.01.2.15.03.10 Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan Nilai Dinas Perhubungan 30 0 0 0 1728 36.6.02 Program "" "" "" "" 1729 36.6.02.2.15.01. Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan Persen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1730 36.6.02.2.15.01.01 Jumlah pengembangan pelabuhan pengumpan regional tahun ke-n Unit Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1731 36.6.02.2.15.01.02 Jumlah pengembangan pelabuhan pengumpan regional yang dibutuhkan Unit Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1732 36.6.02.2.15.02. Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal Persen Dinas Perhubungan 0 100 0 0 1733 36.6.02.2.15.02.01 Jumlah trayek sarana transportasi pada ruas jalan provinsi terlayani trayek Dinas Perhubungan 256 120 0 0 1734 36.6.02.2.15.02.02 Jumlah trayek sarana transportasi pada ruas jalan provinsi direncanakan trayek Dinas Perhubungan 164 120 0 0 1735 36.6.02.2.15.03. Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran Persen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1736 36.6.02.2.15.03.01 Jumlah pengendalian, penertiban dan pengawasan keselamatan angkutan pelayaran tahun ke-n Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1737 36.6.02.2.15.03.02 Jumlah pengendalian, penertiban dan pengawasan keselamatan angkutan pelayaran yang direncanakan Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1738 36.6.02.2.15.04. Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian Persen Dinas Perhubungan 0 100 0 0 1739 36.6.02.2.15.04.01 Jumlah prasarana keselamatan perkeretaapian yang tersedia Unit Dinas Perhubungan 0 7 0 0 1740 36.6.02.2.15.04.02 Jumlah prasarana keselamatan perkeretaapian yang dibutuhkan Unit Dinas Perhubungan 0 7 0 0 1741 36.6.02.2.15.05. Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas Persen Dinas Perhubungan 0 100 0 0 1742 36.6.02.2.15.05.01 Jumlah penyelenggaraan keselamatan lalulintas tahun ke-n Dokumen Dinas Perhubungan 0 6 0 0 1743 36.6.02.2.15.05.02 Jumlah penyelenggaraan keselamatan lalulintas direncanakan Dokumen Dinas Perhubungan 0 6 0 0 1744 36.6.02.2.15.06. Persentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi Persen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1745 36.6.02.2.15.06.01 Jumlah pembangunan dan pemeliharaan prasarana simpul transportasi yang tersedia Unit Dinas Perhubungan 33 0 0 0 1746 36.6.02.2.15.06.02 Jumlah pembangunan dan pemeliharaan prasarana simpul transportasi yang dibutuhkan Unit Dinas Perhubungan 39 0 0 0 1747 36.6.02.2.15.07. Persentase Ketersediaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jaringan Jalan Persen Dinas Perhubungan 0 100 0 0 1748 36.6.02.2.15.07.01 Jumlah kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas jalan dan perlengkapan jaringan jalan realisasi Kegiatan Dinas Perhubungan 0 1 0 0 1749 36.6.02.2.15.07.02 Jumlah kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas jalan dan perlengkapan jaringan jalan direncanakan Kegiatan Dinas Perhubungan 0 1 0 0 1750 36.6.02.2.15.08. Persentase pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan Persen Dinas Perhubungan 0 100 0 0 1751 36.6.02.2.15.08.01 Jumlah pengaturan, pengendalian dan penertiban lalulintas pada ruas jalan provinsi yang dilakukan Kegiatan Dinas Perhubungan 0 1 0 0 1752 36.6.02.2.15.08.02 Jumlah pengaturan, pengendalian dan penertiban lalulintas pada ruas jalan provinsi yang direncanakan Kegiatan Dinas Perhubungan 0 1 0 0 1753 36.6.02.2.15.09. Persentase perencanaan transportasi yang diterapkan Persen Dinas Perhubungan 0 50 0 0 1754 36.6.02.2.15.09.01 Jumlah dokumen perencanaan transportasi yang diterapkan Dokumen Dinas Perhubungan 12 2 0 0 1755 36.6.02.2.15.09.02 Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia Dokumen Dinas Perhubungan 10 2 0 0 1756 36.6.03 Kegiatan "" "" "" "" 1757 36.6.03.2.15.01. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi "" Dinas Perhubungan "" "" 1758 36.6.03.2.15.01.01 Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Dokumen Dinas Perhubungan 3 1 0 0 1759 36.6.03.2.15.01.02 Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Dokumen Dinas Perhubungan 6 1 0 0 1760 36.6.03.2.15.01.03 Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Laporan Dinas Perhubungan 3 0 0 0 1761 36.6.03.2.15.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi "" Dinas Perhubungan "" "" 1762 36.6.03.2.15.02.01 Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun Unit Dinas Perhubungan 0 28 0 0 1763 36.6.03.2.15.02.02 Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia Unit Dinas Perhubungan 11 1860 0 0 1764 36.6.03.2.15.02.03 Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Unit Dinas Perhubungan 22 14 0 0 1765 36.6.03.2.15.02.04 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Unit Dinas Perhubungan 0 230 0 0 1766 36.6.03.2.15.03. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B "" Dinas Perhubungan "" "" 1767 36.6.03.2.15.03.01 Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B Dokumen Dinas Perhubungan 1 1 0 0 1768 36.6.03.2.15.03.02 Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun Unit Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1769 36.6.03.2.15.03.03 Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan Unit Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1770 36.6.03.2.15.03.04 Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara Unit Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1771 36.6.03.2.15.03.05 Jumlah Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang Ditingkatkan Kapasitasnya Orang Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1772 36.6.03.2.15.04. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi "" Dinas Perhubungan "" "" 1773 36.6.03.2.15.04.01 Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi Laporan Dinas Perhubungan 5 0 0 0 1774 36.6.03.2.15.04.02 Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Unit Dinas Perhubungan 6 167 0 0 1775 36.6.03.2.15.04.03 Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi Dokumen Dinas Perhubungan 7 5 0 0 1776 36.6.03.2.15.04.04 Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Laporan Dinas Perhubungan 0 3 0 0 1777 36.6.03.2.15.04.05 Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi Laporan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1778 36.6.03.2.15.05. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi "" Dinas Perhubungan "" "" 1779 36.6.03.2.15.05.01 Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1780 36.6.03.2.15.05.02 Jumlah penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya Orang Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1781 36.6.03.2.15.05.03 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Laporan Dinas Perhubungan 7 0 0 0 1782 36.6.03.2.15.05.04 Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi Laporan Dinas Perhubungan 25 0 0 0 1783 36.6.03.2.15.06. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan "" Dinas Perhubungan "" "" 1784 36.6.03.2.15.06.01 Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya Orang Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1785 36.6.03.2.15.06.02 Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Laporan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1786 36.6.03.2.15.06.03 Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Laporan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1787 36.6.03.2.15.06.04 Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi Laporan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1788 36.6.03.2.15.06.05 Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Laporan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1789 36.6.03.2.15.07. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi "" Dinas Perhubungan "" "" 1790 36.6.03.2.15.07.01 Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Daerah Provinsi Unit Dinas Perhubungan 0 2 0 0 1791 36.6.03.2.15.07.02 Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi Laporan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1792 36.6.03.2.15.08. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi "" Dinas Perhubungan "" "" 1793 36.6.03.2.15.08.01 Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1794 36.6.03.2.15.08.02 Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1795 36.6.03.2.15.09. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota "" Dinas Perhubungan "" "" 1796 36.6.03.2.15.09.01 Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Perhubungan 1 1 0 0 1797 36.6.03.2.15.09.02 Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1798 36.6.03.2.15.10. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi "" Dinas Perhubungan "" "" 1799 36.6.03.2.15.10.01 Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1800 36.6.03.2.15.10.02 Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1801 36.6.03.2.15.11. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi "" Dinas Perhubungan "" "" 1802 36.6.03.2.15.11.01 Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1803 36.6.03.2.15.11.02 Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1804 36.6.03.2.15.12. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi "" Dinas Perhubungan "" "" 1805 36.6.03.2.15.12.01 Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan Unit Dinas Perhubungan 63 0 0 0 1806 36.6.03.2.15.12.02 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Laporan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1807 36.6.03.2.15.13. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi "" Dinas Perhubungan "" "" 1808 36.6.03.2.15.13.01 Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan Unit Dinas Perhubungan 61 0 0 0 1809 36.6.03.2.15.13.02 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi Laporan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1810 36.6.03.2.15.14. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi "" Dinas Perhubungan "" "" 1811 36.6.03.2.15.14.01 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) DaerahProvinsi Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1812 36.6.03.2.15.14.02 Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1813 36.6.03.2.15.14.03 Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Laporan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1814 36.6.03.2.15.15. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi "" Dinas Perhubungan "" "" 1815 36.6.03.2.15.15.01 Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan Unit Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1816 36.6.03.2.15.15.02 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi Laporan Dinas Perhubungan 0 4 0 0 1817 36.6.03.2.15.16. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Intern "" Dinas Perhubungan "" "" 1818 36.6.03.2.15.16.01 Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan Unit Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1819 36.6.03.2.15.16.02 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi Laporan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1820 36.6.03.2.15.17. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan "" Dinas Perhubungan "" "" 1821 36.6.03.2.15.17.01 Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi Syarat Perizinan Unit Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1822 36.6.03.2.15.17.02 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi Laporan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1823 36.6.03.2.15.18. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi "" Dinas Perhubungan "" "" 1824 36.6.03.2.15.18.01 Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1825 36.6.03.2.15.19. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) DaerahProvinsi "" Dinas Perhubungan "" "" 1826 36.6.03.2.15.19.01 Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1827 36.6.03.2.15.19.02 Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Laporan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1828 36.6.03.2.15.20. Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas "" Dinas Perhubungan "" "" 1829 36.6.03.2.15.20.01 Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri Dokumen Dinas Perhubungan 1 0 0 0 1830 36.6.03.2.15.20.02 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laporan Dinas Perhubungan 1 0 0 0 1831 36.6.03.2.15.21. Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam DaerahProvinsi "" Dinas Perhubungan "" "" 1832 36.6.03.2.15.21.01 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1833 36.6.03.2.15.21.02 Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1834 36.6.03.2.15.21.03 Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota Laporan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1835 36.6.03.2.15.22. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional "" Dinas Perhubungan "" "" 1836 36.6.03.2.15.22.01 Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1837 36.6.03.2.15.22.02 Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1838 36.6.03.2.15.22.03 Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional Laporan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1839 36.6.03.2.15.23. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional "" Dinas Perhubungan "" "" 1840 36.6.03.2.15.23.01 Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Unit Dinas Perhubungan 0 1 0 0 1841 36.6.03.2.15.23.02 Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun Unit Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1842 36.6.03.2.15.23.03 Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara Unit Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1843 36.6.03.2.15.23.04 Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional Laporan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1844 36.6.03.2.15.23.05 Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia Unit Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1845 36.6.03.2.15.24. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi "" Dinas Perhubungan "" "" 1846 36.6.03.2.15.24.01 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan Laporan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1847 36.6.03.2.15.24.02 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun Unit Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1848 36.6.03.2.15.24.03 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan Unit Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1849 36.6.03.2.15.24.04 Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Laporan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1850 36.6.03.2.15.24.05 Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia Unit Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1851 36.6.03.2.15.25. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional "" Dinas Perhubungan "" "" 1852 36.6.03.2.15.25.01 Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1853 36.6.03.2.15.25.02 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional Laporan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1854 36.6.03.2.15.26. Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional "" Dinas Perhubungan "" "" 1855 36.6.03.2.15.26.01 Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1856 36.6.03.2.15.26.02 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Laporan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1857 36.6.03.2.15.27. Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional "" Dinas Perhubungan "" "" 1858 36.6.03.2.15.27.01 Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Unit Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1859 36.6.03.2.15.27.02 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Laporan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1860 36.6.03.2.15.28. Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional "" Dinas Perhubungan "" "" 1861 36.6.03.2.15.28.01 Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1862 36.6.03.2.15.28.02 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Laporan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1863 36.6.03.2.15.29. Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional "" Dinas Perhubungan "" "" 1864 36.6.03.2.15.29.01 Jumlah Dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1865 36.6.03.2.15.29.02 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Laporan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1866 36.6.03.2.15.30. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional "" Dinas Perhubungan "" "" 1867 36.6.03.2.15.30.01 Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1868 36.6.03.2.15.30.02 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional Laporan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1869 36.6.03.2.15.31. Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi "" Dinas Perhubungan "" "" 1870 36.6.03.2.15.31.01 Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia Unit Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1871 36.6.03.2.15.31.02 Jumlah Bandar Udara yang Terkelola Unit Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1872 36.6.03.2.15.32. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian "" Dinas Perhubungan "" "" 1873 36.6.03.2.15.32.01 Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1874 36.6.03.2.15.32.02 Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1875 36.6.03.2.15.32.03 Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian Laporan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1876 36.6.03.2.15.33. Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah "" Dinas Perhubungan "" "" 1877 36.6.03.2.15.33.01 Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1878 36.6.03.2.15.33.02 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Laporan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1879 36.6.03.2.15.34. Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi "" Dinas Perhubungan "" "" 1880 36.6.03.2.15.34.01 Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan Dokumen Dinas Perhubungan 20 5 0 0 1881 36.6.03.2.15.34.02 Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1882 36.6.03.2.15.35. Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi "" Dinas Perhubungan "" "" 1883 36.6.03.2.15.35.01 Jumlah Dokumen kebijakan Kelas Stasiun untukStasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi yang ditetapkan Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1884 36.6.03.2.15.35.02 Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1885 36.6.03.2.15.35.03 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi Laporan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1886 36.6.03.2.15.36. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi "" Dinas Perhubungan "" "" 1887 36.6.03.2.15.36.01 Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan Dokumen Dinas Perhubungan 5 0 0 0 1888 36.6.03.2.15.36.02 Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1889 36.6.03.2.15.37. Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi "" Dinas Perhubungan "" "" 1890 36.6.03.2.15.37.01 Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi S Dokumen Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1891 36.6.03.2.15.37.02 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi Laporan Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1892 36.6.01 Sasaran "" "" "" "" 1893 36.6.01.2.16.01. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Nilai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 84 96,87 0 0 1894 36.6.01.2.16.01.01 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Nilai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 84 96,87 0 0 1895 36.6.01.2.16.02. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nilai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 3,39 3,47 0 0 1896 36.6.01.2.16.02.01 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nilai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 3,39 3,47 0 0 1897 36.6.02 Program "" "" "" "" 1898 36.6.02.2.16.01. Persentase OPD yg mencapai katagori INFORMATIF Persen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 73,5 84,62 0 0 1899 36.6.02.2.16.01.01 Jumlah OPD yg mencapai katagori INFORMATIF Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 25 33 0 0 1900 36.6.02.2.16.01.02 Jumlah OPD Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 39 39 0 0 1901 36.6.02.2.16.02. Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah Persen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 80 87,15 0 0 1902 36.6.02.2.16.02.01 Jumlah masyarakat yang memahami pesan informasi publik yang disebarluaskan Orang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 5936000 6492000 0 0 1903 36.6.02.2.16.02.02 Jumlah masyarakat yang menjadi target sasaran penyebarluasan informasi publik Orang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 7420000 8718980 0 0 1904 36.6.02.2.16.03. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Persen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 50 54 72 0 1905 36.6.02.2.16.03.01 Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Unit Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 15 19 24 0 1906 36.6.02.2.16.03.02 Layanan Publik yang harus ada Unit Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 25 30 35 0 1907 36.6.02.2.16.04. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Persen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 87,88 93,94 0 0 1908 36.6.02.2.16.04.01 Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 41 39 0 0 1909 36.6.02.2.16.04.02 Jumlah OPD Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 41 39 0 0 1910 36.6.03 Kegiatan "" "" "" "" 1911 36.6.03.2.16.01. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi "" Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 3 "" 1912 36.6.03.2.16.01.01 Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dokumen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 3 3 0 0 1913 36.6.03.2.16.01.02 Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dokumen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 4 4 0 0 1914 36.6.03.2.16.01.03 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Dokumen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 12 13 0 0 1915 36.6.03.2.16.01.04 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah Dokumen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 1 1 0 0 1916 36.6.03.2.16.01.05 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Dokumen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 12 12 0 0 1917 36.6.03.2.16.01.06 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Dokumen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 3 12 0 0 1918 36.6.03.2.16.01.07 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik Dokumen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 3 12 0 0 1919 36.6.03.2.16.01.08 Jumlah Dokumen Layanan Hubungan Media Layanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 12 12 0 0 1920 36.6.03.2.16.01.09 Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Dokumen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 2 2 0 0 1921 36.6.03.2.16.01.10 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis Dokumen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 8 6 0 0 1922 36.6.03.2.16.01.11 Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya Orang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 32 39 0 0 1923 36.6.03.2.16.01.12 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Dokumen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 3 12 0 0 1924 36.6.03.2.16.01.13 Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan Dokumen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 4 2 0 0 1925 36.6.03.2.16.01.14 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Unit Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 1 0 0 0 1926 36.6.03.2.16.01.15 Jumlah Dokumen Fasilitasi Komunitas Informasi Masyarakat Dokumen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 1 3 0 0 1927 36.6.03.2.16.02. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi "" Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian "" "" 1928 36.6.03.2.16.02.01 Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi Domain Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 2 2 2 0 1929 36.6.03.2.16.02.02 Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Dokumen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 1 1 1 0 1930 36.6.03.2.16.02.03 Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Unit Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 76 494 560 0 1931 36.6.03.2.16.03. Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi "" Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian "" "" 1932 36.6.03.2.16.03.01 Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Dokumen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 1 1 1 0 1933 36.6.03.2.16.03.02 Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Dokumen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 0 1 1 0 1934 36.6.03.2.16.03.03 Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola Unit Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 2 2 2 0 1935 36.6.03.2.16.03.04 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Dokumen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 1 1 0 0 1936 36.6.03.2.16.03.05 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi Dokumen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 1 1 1 0 1937 36.6.03.2.16.03.06 Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 33 33 33 0 1938 36.6.03.2.16.03.07 Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Unit Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 8 100 0 0 1939 36.6.03.2.16.03.08 Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah Layanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 1 24 0 0 1940 36.6.03.2.16.03.09 Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City Dokumen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 1 0 0 0 1941 36.6.03.2.16.03.10 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Dokumen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 14 14 0 0 1942 36.6.03.2.16.03.11 Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Dokumen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 1 1 0 0 1943 36.6.03.2.16.03.12 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE Dokumen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 7 5 0 0 1944 36.6.01 Sasaran "" "" "" "" 1945 36.6.01.2.17.01. Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi. Persen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 25 "" 0 0 1946 36.6.01.2.17.01.01 Jumlah Koperasi yang berkualitas (5 Aspek) Unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 100 0 0 0 1947 36.6.01.2.17.01.02 Jumlah Koperasi yang dibina Unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 400 0 0 0 1948 36.6.01.2.17.02. Persentase Usaha Kecil yang naik kelas sesuai klaster Persen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5 5 0 0 1949 36.6.01.2.17.02.01 Jumlah usaha kecil yang meningkat omsetnya sesuai dengan klaster (Jumlah Usaha Kecil yang naik kelas berdasarkan omset sesuai klasifikasi : 1. klaster 1 : 395 UKM dengan omset 2 s/d 5 M 2. klaster 2 : 47 UKM dengan omset 5,1 s/d 10 M 3. Klaster 3 : 15 UK Usaha kecil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 25 25 0 0 1950 36.6.01.2.17.02.02 Jumlah usaha kecil yang dibina Usaha kecil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 457 457 0 0 1951 36.6.02 Program "" "" "" "" 1952 36.6.02.2.17.01. Persentase Koperasi Yang mendapatkan kemudahan Akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbankan) Persen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 25 25 0 0 1953 36.6.02.2.17.01.01 Koperasi yang mendapatkan kemudahan akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbakan) Unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 100 100 0 0 1954 36.6.02.2.17.01.02 Jumlah koperasi yang dibina (400 koperasi) Unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 400 400 0 0 1955 36.6.02.2.17.02. Persentase peningkatan Diklat SDM perkoperasian Persen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0 0 0 0 1956 36.6.02.2.17.02.01 Jumlah koperasi didiklat Unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 100 0 0 0 1957 36.6.02.2.17.02.02 Jumlah koperasi yang dibina Unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 400 400 0 0 1958 36.6.02.2.17.03. Persentase Koperasi Aktif Persen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 25 25 0 0 1959 36.6.02.2.17.03.01 Jumlah koperasi aktif Unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 100 0 0 0 1960 36.6.02.2.17.03.02 Jumlah koperasi yang dibina (400 koperasi) Unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 400 400 0 0 1961 36.6.02.2.17.04. Persentase Usaha Kecil yang omsetnya meningkat Persen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5 0 0 0 1962 36.6.02.2.17.04.01 Jumlah usaha kecil yang omsetnya meningkat Jumlah Usaha Kecil yang naik kelas berdasarkan omset sesuai klasifikasi : 1. klaster 1 : 395 UKM dengan omset 2 s/d 5 M 2. klaster 2 : 47 UKM dengan omset 5,1 s/d 10 M 3. Klaster 3 : 15 UKM dengan omset 10,1 s/d Usaha kecil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 100 0 0 0 1963 36.6.02.2.17.04.02 Jumlah total usaha kecil yang dibina (457 UK) Usaha kecil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 457 457 0 0 1964 36.6.02.2.17.05. Persentase usaha kecil yang memperoleh kemudahan akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbakan) Persen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 25 25 0 0 1965 36.6.02.2.17.05.01 Usaha kecil yang mendapatkan akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbakan) Usaha kecil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0 0 0 0 1966 36.6.02.2.17.05.02 Jumlah total usaha kecil yang dibina (457 UK) Usaha kecil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 457 0 0 0 1967 36.6.03 Kegiatan "" "" "" "" 1968 36.6.03.2.17.01. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi "" Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0 0 1969 36.6.03.2.17.01.01 Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam Unit Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 400 400 0 0 1970 36.6.03.2.17.02. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi "" Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah N.A N.A 1971 36.6.03.2.17.02.01 Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Unit Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah N.A N.A 0 0 1972 36.6.03.2.17.03. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi "" Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 30 "" 1973 36.6.03.2.17.03.01 Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat Dokumen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 30 0 0 0 1974 36.6.03.2.17.03.02 Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel Unit Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 30 "" 0 0 1975 36.6.03.2.17.04. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi "" Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 30 "" 1976 36.6.03.2.17.04.01 Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat kepada Anggota KUKM dan Masyarakat Unit Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 30 0 0 0 1977 36.6.03.2.17.05. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi "" Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 30 "" 1978 36.6.03.2.17.05.01 Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi Unit Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0 0 0 0 1979 36.6.03.2.17.05.02 Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan Unit Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0 0 0 0 1980 36.6.03.2.17.06. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi "" Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 500 "" 1981 36.6.03.2.17.06.01 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian Orang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0 0 0 0 1982 36.6.03.2.17.07. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi "" Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 400 "" 1983 36.6.03.2.17.07.01 Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Unit Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah "" 0 0 0 1984 36.6.03.2.17.07.02 Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Unit Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah "" 0 0 0 1985 36.6.03.2.17.07.03 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Keluarga Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0 0 0 0 1986 36.6.03.2.17.08. UMKM "" Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah "" "" 1987 36.6.03.2.17.08.01 Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan Unit Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0 0 0 0 1988 36.6.03.2.17.08.02 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan Orang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah "" 0 0 0 1989 36.6.03.2.17.09. Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah "" Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah "" "" 1990 36.6.03.2.17.09.01 Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi Unit Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah "" 0 0 0 1991 36.6.03.2.17.09.02 Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum Orang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah "" 0 0 0 1992 36.6.01 Sasaran "" "" "" "" 1993 36.6.01.2.18.01. Indeks Kepuasan Pelayanan Perijinan Nilai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 89,72 92.31 0 0 1994 36.6.01.2.18.01.01 Indeks Kepuasan Pelayanan Perijinan Nilai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 89,72 92.31 1995 36.6.01.2.18.02. Capaian realisasi penanaman modal (Penanaman Modal Dalam Negeri + Penanaman Modal Asing) Trilyun Rupiah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 103.85 105.62 0 0 1996 36.6.01.2.18.02.01 PMA pada tahun n Trilyun Rupiah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 65,88 58.02 0 0 1997 36.6.01.2.18.02.02 PMDN pada tahun n Trilyun Rupiah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 37,97 47.60 0 0 1998 36.6.02 Program "" "" "" "" 1999 36.6.02.2.18.01. Tingkat Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Persen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 80,86 99.74 0 0 2000 36.6.02.2.18.01.01 Jumlah Pengajuan ijin yang diproses sesuai dengan NSPK tahun n izin yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 387 17100 0 0