{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"id","type":"numeric"},{"id":"aspek","type":"text"},{"id":"kodefikasi","type":"text"},{"id":"komponendata","type":"text"},{"id":"satuan","type":"text"},{"id":"sumberdata","type":"text"},{"id":"data_2023","type":"numeric"},{"id":"data_2024","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,10510,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01","SPM","","",null,null],
    [2,10511,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.1.01","Bidang Pendidikan","","Dinas Pendidikan dan Kebudayaan",null,null],
    [3,10512,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.1.01.01","Persentase Jumlah Warga Negara Usia 16- 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah","%","Dinas Pendidikan dan Kebudayaan",85.74,0.0],
    [4,10513,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.1.01.02","Persentase Jumlah Warga Negara Usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi Persentase dalam pendidikan Khusus","%","Dinas Pendidikan dan Kebudayaan",100.0,0.0],
    [5,10514,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.1.01.03","Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)","%","Dinas Pendidikan dan Kebudayaan",null,0.0],
    [6,10515,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.1.01.04","Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan","%","Dinas Pendidikan dan Kebudayaan",null,0.0],
    [7,10516,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.1.01.05","Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD","%","Dinas Pendidikan dan Kebudayaan",null,0.0],
    [8,10517,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.2.01","Bidang Kesehatan","","Dinas Kesehatan",null,null],
    [9,10518,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.2.01.01","Persentase Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan","%","Dinas Kesehatan",100.0,100.0],
    [10,10519,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.2.01.02","Persentase Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan","%","Dinas Kesehatan",100.0,100.0],
    [11,10520,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.2.01.03","Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan","%","Dinas Kesehatan",100.0,100.0],
    [12,10521,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.2.01.04","Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan","%","Dinas Kesehatan",100.0,100.0],
    [13,10522,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.2.01.05","Persentase Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan","%","Dinas Kesehatan",100.0,100.0],
    [14,10523,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.2.01.06","Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan","%","Dinas Kesehatan",100.0,100.0],
    [15,10524,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.2.01.07","Persentase Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan","%","Dinas Kesehatan",100.0,100.0],
    [16,10525,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.2.01.08","Persentase Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan","%","Dinas Kesehatan",100.0,100.0],
    [17,10526,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.2.01.09","Persentase Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan","%","Dinas Kesehatan",100.0,100.0],
    [18,10527,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.2.01.10","Persentase Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan","%","Dinas Kesehatan",110.0,95.0],
    [19,10528,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.2.01.11","Persentase Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan","%","Dinas Kesehatan",115.0,112.0],
    [20,10529,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.2.01.12","Persentase Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan","%","Dinas Kesehatan",99.0,100.0],
    [21,10530,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.2.01.13","Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan","%","Dinas Kesehatan",100.0,100.0],
    [22,10531,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.2.01.14","Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan","%","Dinas Kesehatan",94.0,100.0],
    [23,10532,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.3.01","Bidang Pekerjaan Umum","","Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang",null,null],
    [24,10533,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.3.01.01","Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota","%","Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang",null,0.0],
    [25,10534,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.3.01.02","Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota","%","Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang",null,0.0],
    [26,10535,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.3.01.03","Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari","%","Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang",null,0.0],
    [27,10536,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.3.01.04","Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik","%","Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang",null,0.0],
    [28,10537,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.4.01","Bidang Perumahan Rakyat","","Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman",null,null],
    [29,10538,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.4.01.01","Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni","%","Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman",100.0,100.0],
    [30,10539,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.4.01.02","Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni","%","Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman",null,null],
    [31,10540,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.4.01.03","Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni","%","Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman",100.0,100.0],
    [32,10542,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.5.01","Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat","","Satuan Polisi Pamong Praja",null,null],
    [33,10543,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.5.01.01","Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi","%","Satuan Polisi Pamong Praja",100.0,100.0],
    [34,10544,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.5.01.02","Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada","%","Satuan Polisi Pamong Praja",100.0,100.0],
    [35,10545,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.5.01.03","Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana","%","Badan Penanggulangan Bencana Daerah",8.91,null],
    [36,10546,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.5.01.04","Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana","%","Badan Penanggulangan Bencana Daerah",18.99,null],
    [37,10547,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.5.01.05","Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana","%","Badan Penanggulangan Bencana Daerah",null,null],
    [38,10548,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.5.01.06","Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran","%","Satuan Polisi Pamong Praja",100.0,100.0],
    [39,10549,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.6.01","Bidang Sosial","","Dinas Sosial",null,null],
    [40,10550,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.6.01.01","Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti","%","Dinas Sosial",100.0,100.0],
    [41,10551,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.6.01.02","Persentase Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti","%","Dinas Sosial",100.0,98.33],
    [42,10552,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.6.01.03","Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti","%","Dinas Sosial",100.0,96.67],
    [43,10553,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.6.01.04","Persentase Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti","%","Dinas Sosial",100.0,98.0],
    [44,10554,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.6.01.05","Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.","%","Dinas Sosial",100.0,100.0],
    [45,10555,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.6.01.06","Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti","%","Dinas Sosial",null,100.0],
    [46,10556,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.6.01.07","Persentase Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti","%","Dinas Sosial",null,100.0],
    [47,10557,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.6.01.08","Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti","%","Dinas Sosial",null,100.0],
    [48,10558,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.6.01.09","Persentase Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti","%","Dinas Sosial",null,100.0],
    [49,10559,"STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)","36.5.01.1.6.01.10","Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial","%","Dinas Sosial",100.0,100.0]
]}