626 dataset ditemukan

Kebijakan berupa produk hukum perundangan di daerah bidang PKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah sesuai atau kebijakan daerah bidang PKP berbentuk...

Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi ahli yang mencakup jenjang 7, 8, dan 9 di wilayah kewenangannya

JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERJENIS KELAMIN PEREMPUAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta

Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan Swastai

Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri

Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta

Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah SMA pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta

JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERIJAZAH STRATA 1 ATAU S1 PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA

JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERIJAZAH STRATA 1 ATAU S1 PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

JUMLAH KESELURUHAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERIJAZAH S1 PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

JUMLAH KESELURUHAN TENAGA KEPENDIIDIKAN YANG BERIJAZAH DIATAS SMA PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

keseluruhan jumlah tenaga kependidikan berjenis kelamin perempuan yang ada pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta

JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS YANG MEMILIKI IJAZAH STRATA SATU

JUMLAH SISWA YANG BERADA PADA TINGKAT 13 DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA

Jumlah Siswa tingkat 12 pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta

Tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang , umumnya dilengkapi dengan ruang tunggu yang beratap, tetapi lebih kecil daripada stasiun

nan

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah merupakan kegiatan kerjasama antara Dinas Dukcapil Provinsi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah seperti...

Peta sebaran dan titik koordinat lokasi rawan bencana provinsi yang bersumber dari: 1. Data BPBD Provinsi, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.