-
Perempuan Dalam Situasi Darurat Dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi Yang...
Pemberian layanan sesuai kebutuhan spesifik perempuan dalam kondisi khusus antara lain bencana, konflik, dan pengungsi kewenangan provinsi -
Pelaksanaan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi...
Melaksanakan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Pengendalian Penduduk kepada Pemangku Kepentingan -
Pelaksanaan Advokasi Dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan Di...
Daerah Melaksanakan Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain -
Organisasi Yang Telah Mengikuti Peningkatan Peran Serta Dan Kerja Sama...
Jumlah Organisasi yang telah mengikuti/menerima Pengembangan Strategi Operasional -
Materi Promosi Dan Konseling Kespro Dan Hak Hak Reproduksi Yang Telah...
Daerah yang mengembangkan dan menyediakan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal -
Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi...
Pelaksanaan Bimtek Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak kepada Perangkat Daerah. lembaga yang memiliki Layanan Kualitas Keluarga merujuk pada... -
Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Yang...
Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi yang mengacu pada pedoman teknis... -
Layanan Tindak Lanjut Pengaduan Yang Memerlukan Koordinasi Dan Sinkronisasi...
Layanan AMPK meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan provinsi -
Koordinasi Dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga...
Pelatihan yang wajib diberikan antara lain KHA, manajeman kasus, standar pelayanan PPA, kebijakan perlindungan anak dan mediasi -
Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah Dan Lembaga Non...
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah merupakan kegiatan kerjasama antara Dinas Dukcapil Provinsi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah seperti... -
Sdm Di Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan...
Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan layanan penanganan perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota -
Sdm Di Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Yang...
Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan kepada LPLPP tingkat provinsi dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan jumlah... -
Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah Dan Lembaga Non...
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah merupakan kegiatan kerjasama antara Dinas Dukcapil Provinsi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah seperti...