37 dataset found

Kebijakan berupa produk hukum perundangan di daerah bidang PKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah sesuai atau kebijakan daerah bidang PKP berbentuk...

Peta sebaran dan titik koordinat lokasi rawan bencana provinsi yang bersumber dari: 1. Data BPBD Provinsi, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.

Luas lokasi rawan bencana provinsi yang bersumber dari: 1. Data BPBD Provinsi, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.

Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 30%, kerusakan terutama pada komponen non-struktural seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi.

Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 65%, kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih...

Data ketersediaan rumah sewa milik masyarakat yang layak huni dan terjangkau

Jumlah unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di lokasi rawan bencana.

Jumlah rumah yang berada di lokasi rawan bencana dengan risiko tinggi.

Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk pembangunan kembali bagi korban bencana provinsi.

Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang menempati rumah dengan status hak milik

Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana provinsi yang menempati rumah dengan status sewa

Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana provinsi yang menempati rumah dengan status hak milik

Data sekunder rekapitulasi backlog kepenghunian rumah yang yang dihimpun dari data backlog pemerintah kab/kota atau data olahan dari BPS.

Jumlah rumah yang memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang dan dilakukan rehabilitasi sehingga memenuhi kriteria rumah layak huni.

Berdasarkan data capaian pelaksanaan SPM dan dokumen Rencana Aksi yang telah diupdate sesuai pelaksanaan, berapa unit rumah yang sudah ditangani

Berdasarkan data capaian pelaksanaan SPM dan dokumen Rencana Aksi yang telah diupdate sesuai pelaksanaan, berapa unit rumah yang belum tertangani

Berisi Data URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT